MASAKINI.CO – Pemerintah DKI Jakarta baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang tak hanya menarik perhatian, tetapi juga memicu berbagai spekulasi: pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Program yang berlangsung dari 2 hingga 31 Desember 2024 ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban mereka tanpa harus membayar bunga atau denda keterlambatan.
Namun di balik kemudahan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah pemutihan pajak kendaraan ini menjadi sinyal dari sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan? Apakah kebijakan ini merupakan langkah awal dari tax amnesty jilid III yang tengah dibahas di DPR, ataukah hanya sebuah kebijakan lokal tanpa kaitan lebih jauh.
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
Sejak 2 Desember 2024, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor telah diterapkan di Jakarta. Ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar utang mereka tanpa dikenakan bunga atau denda keterlambatan. Penghapusan sanksi administrasi, seperti bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran pajak, disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta.
Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga menunjukkan cara yang efektif untuk menggunakan pengampunan pajak. Meskipun program ini hanya membahas pajak kendaraan, itu memberikan gambaran awal tentang kebijakan yang lebih besar, tax amnesty.
Apakah Akan Ada Tax Amnesty Jilid III?
Polemik tentang tax amnesty jilid III terus berkembang. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Fauzi Amro, menyatakan bahwa pembahasan mengenai tax amnesty jilid III akan dimulai setelah masa reses DPR pada Januari 2025.
Menurut Fauzi, revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak akan lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan tax amnesty jilid I pada 2016, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mendeklarasikan harta mereka.
Pemerintah berencana memberikan kesempatan lebih lanjut bagi wajib pajak yang sudah mengikuti program sebelumnya. Diharapkan mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya dengan tarif diskon.
Namun, ada pendapat yang berbeda, seperti dari Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal menyatakan bahwa tax amnesty jilid III belum pasti akan terwujud dan masih dalam pembahasan awal. Pernyataan ini memunculkan ketidakpastian, terutama terkait bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada sistem perpajakan Indonesia.
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Hubungannya Dengan Tax Amnesty Jilid III
Di Jakarta, pemutihan pajak kendaraan yang hanya berlaku untuk pajak kendaraan bermotor, memiliki kemiripan dengan prinsip dasar dari tax amnesty, yaitu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tugas mereka tanpa terkena sanksi.
Seperti halnya program pengampunan pajak sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan menunjukkan upaya pemerintah untuk memasukkan ide penghapusan denda dan bunga ke dalam sistem perpajakan yang lebih luas. Kebijakan ini hanyalah “pemanasan” untuk tax amnesty jilid III yang lebih luas yang akan diterapkan pada tahun 2025, meskipun terbatas.
Kebijakan pemutihan pajak kendaraan memang memiliki keuntungan bagi wajib pajak. Kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, dengan memotivasi wajib pajak untuk segera membayar apa yang harus mereka bayar.
Namun kebijakan seperti ini, seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang sudah membayar pajak tepat waktu. Mereka merasa harus membayar lebih banyak, tetapi tidak mendapatkan manfaat yang sama seperti wajib pajak yang terlambat membayar.
Sebaliknya, tax amnesty jilid III dapat menimbulkan keraguan. Apakah program tersebut akan dilaksanakan atau hanya menjadi wacana?
Program ini juga harus mampu menangani masalah besar jika benar dilaksanakan. Seperti bagaimana mengatasi pengemplang pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka, meskipun sudah diberikan kesempatan pengampunan.
Tantangan terbesar dari kebijakan ini adalah bagaimana memastikan bahwa pengampunan pajak tidak hanya menghasilkan pendapatan pajak yang sesaat, tetapi juga menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
Selain itu, penting untuk melihat bagaimana tax amnesty jilid III dapat diatur dengan cara yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta menghindari kesan bahwa pajak adalah sesuatu yang bisa dibayar kemudian dengan pengampunan.
Program pemutihan pajak kendaraan di Jakarta memberikan gambaran bagaimana kebijakan pengampunan pajak dapat diterapkan dalam skala yang lebih kecil. Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah awal menuju pelaksanaan tax amnesty jilid III yang lebih luas, meskipun masih banyak ketidakpastian terkait pelaksanaan dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.
Di tengah perdebatan mengenai tax amnesty, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang telah patuh, dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.
*) Penulis: Savitri Julia Suhadi, mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia angkatan 2024, Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal.
