MASAKINI.CO – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut keputusan itu sebagai bentuk pengabaian terhadap sejarah dan fakta di lapangan.
“Jangan sampai konflik wilayah ini menjadi api dalam sekam. Pemerintah pusat harus bijak dan mendengarkan suara rakyat Aceh sebelum membuat keputusan sepihak,” katanya, Rabu (28/5/2025).
Menurut Haji Uma, pulau-pulau itu sejak dulu dihuni oleh warga Aceh dan sudah mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh, termasuk pembangunan tugu dan rumah singgah nelayan pada tahun 2012.
“Sejak 1965 wilayah itu sudah masuk Aceh. Ada warga yang dulu tinggal di sana dan sekarang menetap di Bakongan, Aceh Selatan. Kok bisa tiba-tiba diambil alih begitu saja?” ujarnya.
Dia mengklaim telah menyurati Kemendagri pada 2017 serta kemudian pada 2022 untuk menyampaikan aspirasi dan fakta historis serta administratif bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh.
“Ini aspirasi daerah yang saya sampaikan berkali-kali, baik secara langsung maupun tertulis. Tapi tidak ada tindak lanjut yang jelas,” ungkapnya.
Polemik ini kembali mencuat setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Ada pun empat pulau itu yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang ditetapkan menjadi wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
