MASAKINI.CO – Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) menolak keras keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi bagian dari Sumatera Utara. Penolakan itu merespons Surat Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Pernyataan sikap disampaikan dalam rapat daring Forbes Aceh pada Rabu (28/5/2025), yang dihadiri para wakil rakyat Aceh dari DPR dan DPD RI. Mereka menyepakati sejumlah langkah strategis untuk menolak keputusan yang dinilai sepihak dan mengabaikan kedaulatan wilayah Aceh.

Langkah awal, Forbes akan meninjau langsung kondisi empat pulau yang disengketakan. Mereka juga akan bertemu Gubernur Aceh dalam waktu dekat untuk menyusun langkah bersama. Selain itu, Forbes meminta Presiden Prabowo membatalkan SK Mendagri tersebut.

Rapat diikuti tokoh-tokoh seperti Sudirman (Haji Uma), Nasir Djamil, Ruslan Daud, Irmawan, Muslem Aiyub, H.T. Ibrahim, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang), dan T. Husni. Hadir pula Azhari Cage, Tgk. Ahmada, Darwati Agani, serta sejumlah tokoh lainnya seperti T.A. Khalid, Nazaruddin Dek Gam, Ilham Pangestu, Irsan Sosiawan, Samsul Bahri (Tiong), dan Ustadz Ghufran.

Forbes menilai keputusan Mendagri tidak transparan dan diambil tanpa melibatkan perwakilan politik Aceh di pusat, meski berdampak langsung pada wilayah dan masyarakat Aceh.

Gubernur Aceh sendiri sudah enam kali menyurati Kemendagri sejak 2018 terkait status empat pulau itu, namun Forbes tidak pernah dilibatkan dalam proses konsultasi.

“Kami tidak akan diam melihat wilayah Aceh diambil sepihak tanpa dasar hukum dan tanpa keterlibatan wakil rakyat. Ini soal harga diri dan batas wilayah yang harus diperjuangkan,” tegas Haji Uma mewakili anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh.

Forbes menegaskan komitmen untuk mengawal isu ini melalui jalur hukum, politik, dan diplomasi, serta mengajak seluruh masyarakat Aceh bersatu menjaga kedaulatan wilayah.