MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong hilirisasi cadangan minyak dan gas (migas) dari Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan industri hilir yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian Aceh.
Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026). Rapat turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, pakar migas, akademisi, serta perwakilan lembaga terkait.
Sekda Aceh M. Nasir mengatakan hasil rapat menyepakati dua langkah utama, yakni menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi penggerak hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe dan mengundang Mubadala Energy serta SKK Migas ke Aceh untuk membahas rencana pengembangan secara lebih rinci.
“Gubernur akan menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe. Selain itu, kita juga akan mengundang Mubadala dan SKK Migas ke Aceh,” kata Nasir.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi di KEK Arun sejalan dengan program strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, pengembangan KEK Arun Lhokseumawe masuk dalam salah satu proyek strategis nasional yang didorong pemerintah pusat.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden merupakan keputusan yang tepat untuk memastikan manfaat ekonomi dari temuan migas Blok Andaman dapat dirasakan langsung oleh Aceh.
Menurut Jasman, potensi gas dari Blok Andaman tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik, tetapi juga mendukung pembangunan industri turunan seperti pabrik metanol dan hidrogen.
Selain itu, kondensat yang dihasilkan juga berpotensi menjadi bahan baku industri petrokimia dan kilang pengolahan minyak.
“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, peserta juga menyepakati perlunya kuota gas khusus untuk Aceh dari Blok Andaman guna mendukung pengembangan industri di daerah.
Sementara itu, akademisi USK Prof. Izarul Machdar menilai penting bagi Pemerintah Aceh untuk memperoleh penjelasan langsung dari Mubadala Energy dan SKK Migas terkait skema pengembangan lapangan gas di Blok Andaman.
Hingga kini, Pemerintah Aceh mengaku belum menerima secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Dokumen tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara detail rencana pengembangan lapangan gas yang ditemukan di kawasan tersebut.
Usai rapat, Sekda Aceh langsung meminta Biro Ekonomi Setda Aceh menyusun konsep surat kepada Presiden berdasarkan hasil pembahasan bersama para peserta rapat.
Discussion about this post