MASAKINI.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait usulan Pemerintah Aceh agar gas hasil temuan Blok Andaman diolah di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Menurutnya, seluruh opsi masih dikaji dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan manfaat bagi semua pihak.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada wartawan usai melantik pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak bisa memutuskan lokasi pengolahan gas hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak. Keputusan akhir harus mempertimbangkan biaya investasi, harga jual gas, serta keberlanjutan proyek.
“Kita harus cari yang win-win (sama-sama menguntungkan). Kita tidak bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Karena ujung-ujungnya bisnis,” katanya.
Menurutnya, proyek migas harus tetap layak secara bisnis agar dapat berjalan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah akan mencari formulasi yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat Aceh sekaligus tetap menarik bagi investor.
“Untuk pengelolaan di KEK Arun selama itu perhitungan masuk dapat kita pertimbangkan, kalau tidak, maka tidak dapat kita paksakan,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, salah satu tantangan utama berasal dari lokasi cadangan gas Blok Andaman yang berada di lepas pantai, lebih dari 12 mil laut. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan pipa menuju daratan membutuhkan investasi yang besar.
“Yang kita cari adalah solusi yang menguntungkan semua pihak. Kita tidak bisa memutuskan kalau biaya ekonominya terlalu tinggi,” kata Bahlil.
Apabila pembangunan pipa dipaksakan, kata dia, harga gas berpotensi menembus lebih dari 10 dolar Amerika Serikat per MMBTU sehingga dinilai kurang kompetitif bagi industri.
“Kalau kita bangun pipanya, biayanya memang tinggi. Dampaknya harga gas menjadi tidak kompetitif, bahkan bisa di atas 10 dolar AS per MMBTU. Tidak ada bisnis yang dirancang untuk rugi,”
“Yang kita inginkan adalah rakyat Aceh memperoleh manfaat, investor juga mendapatkan kepastian usaha, dan negara tetap memperoleh bagi hasil,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang agar sebagian produksi gas Blok Andaman dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri di Aceh.
Pada tahap awal produksi yang diperkirakan mencapai sekitar 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), sebagian pasokan direncanakan dialokasikan untuk PLN dan industri strategis, termasuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Menurut Bahlil, pemanfaatan gas Blok Andaman dapat mengurangi ketergantungan PIM terhadap pasokan LNG dari luar Aceh.
“Sekarang Pupuk Iskandar Muda masih menggunakan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ke depan, sebagian kebutuhan itu kita dorong menggunakan pasokan dari Blok Andaman,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan Blok Andaman berada di bawah konsesi Mubadala Energy sebagai kontraktor kontrak kerja sama. Karena itu, setiap keputusan harus memperhatikan aspek kontraktual sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat Aceh.
Discussion about this post