MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan dalam rapat pemulihan pascabencana Aceh di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan serta anggota DPR RI, jajaran menteri terkait, KSAD Maruli Simanjuntak, unsur Forkopimda Aceh, serta para bupati dari daerah terdampak bencana.
Di hadapan peserta rapat, Mualem menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI dan pemerintah pusat terhadap Aceh. Namun, ia menekankan bahwa skala kerusakan akibat bencana membuat upaya pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan daerah.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi dan menyalurkan bantuan. Namun pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” kata Mualem.
Ia menegaskan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menambahkan, daerah terdampak bencana membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Ia menyoroti perlunya percepatan dan fleksibilitas pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sosial lainnya karena kondisi pascabencana tidak memungkinkan penerapan mekanisme normal.
Selain itu, Fadhlullah juga mengusulkan penambahan anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat menjadi Rp98 juta per unit, menyesuaikan standar rumah layak huni yang selama ini dibangun Pemerintah Aceh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen DPR RI untuk mengawal langsung penanganan bencana di Aceh. DPR RI, kata dia, bahkan berencana berkantor di Aceh guna memastikan seluruh proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga terkait menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” ujar Dasco.
Discussion about this post