MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh menegaskan penggunaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana tidak boleh melenceng dari tujuan utama. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, memberi peringatan tegas agar anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan tambahan TKD pascabencana di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/3/2026).
Dalam forum tersebut, Sekda menekankan bahwa tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan daerah, bukan sekadar terserap secara administratif.
“Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaannya harus tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tambahan TKD memberi ruang bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun ulang prioritas pembangunan pascabencana secara lebih terarah. Namun, keberhasilan pemanfaatannya sangat bergantung pada koordinasi dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, momen evaluasi ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan fiskal tetap sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui PPUPD Ahli Utama, Azwan, menyebut evaluasi dilakukan menyusul adanya penyesuaian alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian tersebut juga mencakup pembayaran kurang bayar DBH hingga Tahun Anggaran 2024 bagi sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.
Azwan menambahkan, pengawasan tidak hanya berhenti pada forum rapat, tetapi akan dilanjutkan dengan penurunan tim ke lapangan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
Di sisi lain, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, menegaskan bahwa pengelolaan dana transfer harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta mengantisipasi potensi penyimpangan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penggunaan anggaran.
“Pengelolaan harus efektif dan efisien, serta patuh terhadap aturan. Jika ada indikasi penyimpangan, segera lakukan langkah pencegahan dan laporkan,” ujarnya.
Discussion about this post