Pemerintah Akan Tutup Prodi Tak Relevan, Ini Alasannya 

MASAKINI.CO – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Ia menegaskan, prodi yang tidak relevan akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan dalam waktu dekat.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri.

Kebijakan ini dilatarbelakangi ketimpangan antara jumlah lulusan dan daya serap tenaga kerja. Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, namun tidak semuanya terserap di dunia kerja.

Ia mencontohkan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja di beberapa bidang. Jurusan keguruan, misalnya, menghasilkan sekitar 490.000 lulusan per tahun, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik.

“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu, sementara dalam waktu yang sama,Lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20 ribu,” kata Badri.

Ia menilai ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan pengangguran terdidik dalam jumlah besar jika tidak segera diatasi.

Untuk itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi menyesuaikan kurikulum serta membuka program studi baru yang selaras dengan kebutuhan industri strategis nasional, seperti sektor energi, pangan, kesehatan, hingga digitalisasi.

Selain itu, perguruan tinggi juga diminta beralih dari pendekatan market driven menjadi market driving, yakni tidak hanya mengikuti tren pasar, tetapi juga menciptakan kebutuhan baru sesuai arah pembangunan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mengoptimalkan peluang bonus demografi menuju Indonesia maju.