MASAKINI.CO – Pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan pedesaan. Di tengah meningkatnya jumlah desa mandiri dan berkembangnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), tercatat masih ada 9.366 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta 5.758 desa belum terjangkau jaringan listrik PLN.
“Saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN,” kata Yandri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengutip infopublik.id, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, desa-desa tertinggal tersebut tersebar di 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal. Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih mencapai 10,72 persen.
Menurut Yandri, penyelesaian berbagai persoalan desa tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Karena itu, Kemendes PDT menerapkan pendekatan Octahelix dengan melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, BUMN, lembaga negara, hingga mitra internasional.
“Kami menyadari menyelesaikan persoalan desa tidak cukup hanya mengandalkan APBN, karena harus mengurus 75.266 desa di Indonesia,” ujarnya.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, pembangunan desa menunjukkan tren positif. Kemendes mencatat jumlah desa mandiri terus meningkat. Pada 2025, jumlah desa mandiri bertambah 4,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17.203 desa.
Jumlah desa maju juga meningkat menjadi 23.579 desa, sementara jumlah desa berkembang terus berkurang dan kini tersisa 21.813 desa.
Dari sisi ekonomi, peran BUMDesa juga semakin signifikan. Saat ini terdapat 47.077 BUMDesa yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan ketahanan pangan.
Sebanyak 833 BUMDesa telah menjadi penyuplai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, 33 BUMDesa telah terlibat langsung sebagai pengelola SPPG.
Kemendes PDT juga mendorong pengembangan Desa Ekspor sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Hingga kini, sebanyak 339 desa tercatat telah mengekspor produk ke 59 negara.
“Desa sudah bisa langsung ekspor ke luar negeri. Sudah ada 339 Desa Ekspor dengan 59 negara tujuan ekspor,” kata Yandri.
Untuk mempercepat pembangunan desa dan pengentasan daerah tertinggal, Kemendes PDT mengusulkan anggaran sebesar Rp5,51 triliun pada 2027. Namun, pagu indikatif yang diterima saat ini baru sekitar Rp1,78 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp3,72 triliun.
Komisi V DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya penambahan anggaran tersebut guna mempercepat pembangunan desa, mengurangi ketertinggalan wilayah, serta memperkuat ekonomi desa melalui revitalisasi BUMDesa.
Discussion about this post