MASAKINI.CO – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perubahan skema Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai tidak lagi berpihak kepada masyarakat luas.
Sejak sekitar pukul 15.15 WIB, massa mulai berdatangan dan memadati kawasan kantor gubernur. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “JKA Hak Rakyat Aceh” serta “Cabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026” sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah daerah.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan baru JKA yang mengacu pada klasifikasi BPJS berdasarkan desil ekonomi. Dalam skema tersebut, masyarakat yang berada pada kategori desil 8, 9, dan 10 tidak lagi ditanggung dalam program JKA sejak 1 Mei 2026. Kebijakan ini kemudian menuai kritik luas dari kalangan mahasiswa karena dinilai tidak adil dan bertentangan dengan semangat awal pembentukan JKA sebagai jaminan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat Aceh tanpa pengecualian.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara dan pemerintah daerah bagi seluruh masyarakat.
“Selamatkan nyawa masyarakat, siapa pun harus dijaga kesehatannya. Amanah dari UUPA dan Qanun Aceh jelas, seluruh masyarakat Aceh wajib dijamin kesehatannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang dinilai menjadi sumber polemik dan perlu segera dievaluasi. Menurutnya, aturan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan kesehatan universal yang selama ini menjadi dasar JKA.
“Pergub JKA hari ini kami nilai bertentangan dengan Qanun Aceh dan UUPA,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perdebatan politik tidak seharusnya mengaburkan substansi utama dari kebijakan kesehatan, yaitu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik, khususnya di sektor kesehatan, harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak dijadikan ajang kepentingan tertentu.
“Ini bukan soal kepentingan politik siapa pun. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh tetap mendapatkan jaminan kesehatan secara layak dan adil,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga sore hari, massa tetap bertahan di lokasi sambil terus menyuarakan tuntutan mereka agar pemerintah daerah segera mencabut serta mengevaluasi kebijakan tersebut demi menjamin keadilan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Aceh.
Discussion about this post