MASAKINI.CO – Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan cakupan imunisasi anak di Aceh masih sangat rendah. Hingga saat ini, cakupan imunisasi dasar lengkap di provinsi tersebut baru mencapai 33 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang telah menyentuh 80,2 persen.
Menurut Dante, rendahnya cakupan imunisasi bukan karena keterbatasan fasilitas kesehatan, melainkan dipengaruhi oleh pola pengambilan keputusan dalam keluarga dan masih kuatnya kesalahpahaman masyarakat terhadap vaksin.
“Di Aceh salah satu persoalan yang kami temukan adalah keputusan imunisasi anak umumnya berada di tangan ayah. Ketika ayah sedang bekerja atau tidak berada di rumah, imunisasi sering tertunda bahkan tidak dilakukan,” kata Dante saat kunjungan lapangan program percepatan penanganan anak zero dose di Banda Aceh, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Untuk mengatasi kendala itu, Kementerian Kesehatan akan mengkaji pelaksanaan imunisasi pada akhir pekan atau hari libur agar orang tua dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
Selain persoalan izin keluarga, pemerintah juga menemukan masih banyak orang tua yang takut membawa anaknya untuk imunisasi karena khawatir terhadap efek samping berupa demam.
Padahal, kata Dante, demam ringan setelah imunisasi merupakan reaksi normal tubuh yang menandakan proses pembentukan kekebalan sedang berlangsung.
“Masih ada anggapan kalau anak demam setelah imunisasi berarti berbahaya. Padahal justru itu tanda tubuh sedang membentuk antibodi. Ini yang harus terus diedukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya cakupan imunisasi adalah beredarnya informasi yang tidak benar mengenai vaksin sejak masa pandemi COVID-19. Berbagai isu yang berkembang di masyarakat membuat sebagian orang tua ragu untuk memberikan imunisasi kepada anak.
Akibat rendahnya cakupan vaksinasi, sejumlah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi kembali ditemukan di Aceh. Hingga tahun ini, tercatat 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Banda Aceh.
Dante menegaskan angka tersebut menjadi peringatan bahwa perlindungan anak melalui imunisasi belum optimal.
“Kalau cakupan imunisasi hanya 33 persen, maka risiko munculnya penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin akan semakin besar. Karena itu cakupan imunisasi harus segera ditingkatkan,” katanya.
Ia juga menepis keraguan sebagian masyarakat terkait kehalalan vaksin. Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak imunisasi karena persoalan halal dan haram.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, PKK, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan media massa kini didorong untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat guna mengejar anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi atau zero dose.
“Ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Semua pihak harus terlibat agar tidak ada lagi anak Aceh yang kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit berbahaya,” ujar Dante.
Discussion about this post