MASAKINI.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di Aceh, petugas sensus mulai diterjunkan ke berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok daerah untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat.
Pendataan tersebut menyasar rumah tangga, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor pertanian, hingga perusahaan skala besar. Sensus ini ditargetkan menghasilkan basis data ekonomi nasional yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Provinsi Aceh, Agus Andria, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak, seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, agar menerima kedatangan petugas SE2026 dan memberikan data yang benar. Data yang akurat akan sangat membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan,” ujar Agus Andria di Banda Aceh, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, data hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha untuk melihat potensi pasar dan mengembangkan bisnis mereka.
Pelaksanaan SE2026 dilakukan dengan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) dan ke pusat-pusat usaha. Berbagai aktivitas ekonomi akan dicatat, mulai dari pasar tradisional, kedai kopi, warung makan, toko kelontong, toko pakaian, sektor distribusi barang, hingga pelaku ekonomi digital.
BPS mengingatkan masyarakat agar mengenali petugas resmi sensus untuk menghindari potensi penipuan. Petugas SE2026 dibekali atribut resmi berupa rompi petugas sensus, kartu identitas (ID card) yang dilengkapi QR Code, serta surat tugas.
Untuk mendukung kelancaran sensus, BPS juga mengampanyekan gerakan “TIR” kepada masyarakat.
Huruf T berarti Terima Petugas SE2026 dengan menyambut petugas secara terbuka. Huruf I berarti Isi Data dengan Benar melalui penyampaian informasi yang jujur dan akurat. Sementara huruf R berarti Rahasia Terjaga, karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Agus menegaskan, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data yang akurat akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah.
Discussion about this post