MASAKINI.CO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris resmi menuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui program tersebut, ia mengusung rencana aksi Transformasi Infrastruktur Hijau dan Ketahanan Wilayah Tahun 2027–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.
KPPD berlangsung sejak 14 hingga 24 Juli 2026 dan ditutup oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, CACP, di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Program peningkatan kapasitas kepala daerah tersebut merupakan kolaborasi Kemendagri bersama Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center, serta Lee Kuan Yew School of Public Policy–National University of Singapore. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan modern, transformasi digital, pelayanan publik, hingga pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penyelesaian program, setiap kepala daerah diwajibkan menyusun rencana aksi yang akan diterapkan di wilayah masing-masing. Muharram Idris memilih fokus pada transformasi infrastruktur hijau untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah Aceh Besar terhadap berbagai potensi bencana.
“Kami mengusung Transformasi Infrastruktur Hijau dan Ketahanan Wilayah Tahun 2027–2029 untuk membangun sistem infrastruktur yang ramah lingkungan dan saling terhubung secara berkeadilan di 23 kecamatan, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana,” ujar Muharram Idris.
Rencana aksi tersebut diarahkan untuk membangun sistem infrastruktur yang ramah lingkungan dan saling terhubung secara merata di 23 kecamatan. Program ini juga menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2029 melalui penyusunan zonasi infrastruktur hijau di kawasan pesisir dan perbukitan, serta normalisasi dan perlindungan vegetatif di kawasan sempadan sungai dan waduk yang dinilai kritis.
“Melalui rencana aksi ini, kami menargetkan Indeks Ketahanan Daerah Aceh Besar meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2029 melalui pembangunan infrastruktur hijau yang berkelanjutan,” katanya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya membentuk Gugus Tugas Transformasi Hijau yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah, memperkuat pembangunan berbasis zonasi ekologis, serta meningkatkan peran mukim dan gampong dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam sambutan penutupan yang dibacakan Kepala BPSDM Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik,” kata Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan Sugeng Hariyono.
Ia menjelaskan, KPPD dirancang bukan sekadar sebagai program pendidikan, melainkan menjadi laboratorium kepemimpinan yang membekali kepala daerah dengan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan modern, serta praktik terbaik kebijakan publik yang dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Discussion about this post