MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan curah hujan yang dapat memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh.
Mualem mengatakan, prakiraan cuaca dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat harus menjadi perhatian bersama, terutama untuk mengantisipasi risiko banjir, longsor, dan bencana lainnya.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir, longsor, dan bencana lainnya di sejumlah wilayah,” kata Mualem.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dan Ketua DPRA Zulfadhli di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/9/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pertemuan itu membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana seiring adanya prakiraan peningkatan curah hujan di wilayah Aceh.
Menurut Nurlis, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Aceh saat ini berada dalam status waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada September 2026.
Sebelumnya, Aceh sempat diprediksi berada dalam kategori siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat, namun status tersebut kemudian diperbarui menjadi waspada.
Mualem menegaskan, perubahan kondisi cuaca tersebut harus diikuti dengan kesiapan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur penanggulangan bencana.
“Informasi mengenai potensi peningkatan curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait,” ujar Mualem.
Ia meminta langkah mitigasi dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan langkah pencegahan dan mitigasi sedini mungkin agar risiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat kita tekan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan Ketua DPRA sepakat pentingnya memperkuat kolaborasi antarinstansi, termasuk melibatkan TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga terkait.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons apabila terjadi bencana dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.









Discussion about this post