Kemensos Dalami 1,4 Juta Data Penerima Bansos Terindikasi Judi Online

MASAKINI.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memverifikasi data 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol). Pendalaman dilakukan untuk memastikan pihak yang melakukan transaksi serta menentukan tindak lanjut terhadap data tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, data tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemensos tidak langsung mencoret penerima bansos, tetapi melakukan pengecekan dan memberikan kesempatan klarifikasi.

“Kami sedang menelusuri data tersebut untuk memastikan apakah transaksi dilakukan oleh penerima manfaat atau ada pihak lain yang menggunakan rekening mereka,” ujar Gus Ipul, mengutip detiknews, Jumat (4/9/2026).

Ia menyebut, sebagian penerima bansos yang telah diklarifikasi menyatakan sudah tidak lagi melakukan aktivitas judi online dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya.

Gus Ipul menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sejumlah transaksi judi online tidak dilakukan langsung oleh penerima bansos yang tercatat, melainkan oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK).

“Dalam beberapa kasus, yang melakukan transaksi bukan penerima manfaat, tetapi anggota keluarga seperti anak, pasangan, atau anggota keluarga lain dalam satu KK,” katanya.

Menurutnya, proses verifikasi dilakukan agar penyaluran bansos tetap akurat dan tidak salah sasaran. Kemensos juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pendamping sosial untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat.

“Kami ingin memastikan bantuan yang diterima benar-benar digunakan untuk kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan penerima,” ujarnya.

Selain data penerima bansos, Kemensos juga menerima informasi sekitar 1.900 pegawai yang diduga terlibat judi online. Data tersebut masih dalam proses pemeriksaan.

Gus Ipul memastikan, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan, mulai dari teguran, penundaan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, hingga pemberhentian.

“Kami akan mengambil langkah sesuai ketentuan setelah proses pemeriksaan dilakukan,” kata Gus Ipul.