MASAKINI.CO – Sekitar 1,62 juta pekerja di Aceh belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah tersebut mencapai 74,38 persen dari total potensi pekerja di provinsi ini, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga Oktober 2026.
Sementara itu, pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta baru mencapai 558.255 orang atau 25,62 persen dari total potensi. Kondisi ini menunjukkan masih luasnya kebutuhan perlindungan, terutama bagi pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, pengemudi, dan pekerja mandiri lainnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan perluasan kepesertaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk media, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“WIlayah Sumatera Bagian Utara dan Aceh memiliki potensi besar dalam perluasan kepesertaan, terutama pada sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Kelompok pekerja seperti pedagang, petani, nelayan, pengemudi, dan pekerja mandiri lainnya perlu terus didorong untuk memperoleh perlindungan agar memiliki jaring pengaman ketika menghadapi risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan,” katanya dalam kegiatan Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang dihadiri 50 media, Jumat (6/11/2026) lalu.
Menurut Saiful, pekerja dari berbagai sektor dan status pekerjaan perlu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Karena itu, edukasi publik diperlukan agar masyarakat memahami manfaat jaminan sosial ketika menghadapi risiko akibat pekerjaan.
Dari total 558.255 pekerja yang telah terlindungi di Aceh, sebanyak 367.254 merupakan pekerja penerima upah (PU), 107.406 pekerja bukan penerima upah (BPU), dan 83.595 pekerja sektor jasa konstruksi.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah menyalurkan manfaat program sebesar Rp830,047 miliar di Aceh sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Penyaluran tersebut berasal dari 57.966 pengajuan klaim.
Manfaat perlindungan juga mencakup beasiswa pendidikan bagi anak pekerja. Hingga Oktober 2026, sebanyak 2.015 anak telah menerima beasiswa dengan total nilai Rp8,4 miliar.
Selain itu, terdapat 74 pengajuan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan dengan nilai mencapai Rp237,3 miliar. Melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA), sebanyak 78 peserta juga telah mengikuti pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan.
Saiful mengatakan manfaat tersebut perlu lebih banyak diketahui masyarakat agar pekerja tidak hanya mengenal program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami perlindungan yang dapat diterima oleh pekerja dan keluarganya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, Aziz Muslim, mengatakan media dan konten kreator dapat membantu menyampaikan informasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk menjangkau pekerja sektor informal.
Menurut Aziz, pemberitaan juga perlu mengangkat manfaat nyata yang diterima pekerja maupun ahli waris ketika risiko pekerjaan terjadi. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami fungsi perlindungan tersebut dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Ia berharap kolaborasi dengan media dapat membantu menjangkau pekerja yang belum menjadi peserta, sehingga semakin banyak masyarakat Aceh memahami pentingnya melindungi diri dan keluarga melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Discussion about this post