MASAKINI.CO – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi
bahwa angka kemiskinan Indonesia pada triwulan II 2020 akan bertambah signifikan dan bisa mencapai 12 juta orang. Ini karena wabah virus corona (Covid-19) melanda Tanah Air.
“Akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini, CORE Indonesia memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada Triwulan II 2020,” kata Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto dan Muhammad Ishak Razak di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Akhmad menjelaskan, dalam skenario berat, jumlah pertambahan penduduk miskin berpotensi mencapai 5,1 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 akan semakin luas pada Mei 2020. Akan tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa.
“Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7 persen dari total penduduk Indonesia,” ungkapnya.
Jika skenario sangat berat, kata dia, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat.
Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 37,9 juta orang, atau 14,35 persen dari total penduduk Indonesia.
“Prediksi dengan tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada triwulan II 2020 dan setelahnya berangsur-angsur mereda. Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi,” tuturnya.
Dia menambahkan, persebaran Covid-19 yang saat ini masih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan. Untuk skenario berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 3 juta, sementara di pedesaan 2,6 juta orang.
Sedangkan skenario lebih berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 6 juta, sementara di pedesaan 2,8 juta orang. “Untuk skenario sangat berat, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di perkotaan dapat mencapai 9,7 juta, sementara di pedesaan hanya 3 juta orang,” jelasnya.
Menurut dia, yang perlu menjadi catat dan dipahami ialah, apabila potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, di antaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa, lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah pedesaan tak dapat dihindari.
Dampaknya, potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan akan lebih besar dibanding prediksi di atas.
“Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, menjadi semakin besar,” tambahnya.
Ia melanjutkan, anjloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19 tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif.
Potensi lonjakan jumlah penduduk miskin sangat beralasan mengingat begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan, walaupun tidak berada di bawah garis kemiskinan.
“Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sendiri selama ini memang cenderung mengalami penurunan, dan pada Maret 2019 mencapai 25,1 juta jiwa atau 9,4 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa (25 persen dari total penduduk Indonesia), atau lebih dari dua setengah kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan,” bebernya.
“Masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Dengan menyebarnya pandemi dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, khususnya yang bekerja di sektor informal,” pungkasnya. [Ahkul Fikri]
