MASAKINI.CO – Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya mengakui masih ada sejumlah persoalan yang ditemukan terkait refocusing bencana Coronavirus Disease (Covid-19).
Hal itu merupakan hasil pendampingan dan pengawasan yang telah dilaksanakan terkait refocusing anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta penyelenggaraan Bansos.
Indra mengungkapkan itu dalam rapat koordinasi pemantauan penyaluran dana penanganan bencana antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan seluruh pemerintah daerah di Aceh, Jumat (16/5).
Lewat rapat secara daring dengan video telekonferensi zoom webinar itu, Indra menyebutkan masih ada sejumlah persoalan yang ditemukan, di antaranya mekanisme refocusing kegiatan dan realokasi anggaran belum sesuai ketentuan.
Selain itu, lambatnya realisasi PBJ dikarenakan belum lengkapnya dokumen pertanggungjawaban, hingga standar operasi baku (SOP) penanganan bantuan pokok dan pangan (Bansos) belum dibuat, mulai dari pendataan, distribusi, sampai penatausahaan keuangan.
“BPKP selalu terbuka karena kami juga memiliki tim teknis untuk membantu dan mari mencegah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Terkait data, hasil cleansing data terdapat tumpang tindih data hampir di 23 kabupaten/kota di Aceh,” katanya.[]
