Jokowi Kesal 10 M Anggaran Stunting, 6 M Habis untuk Perjalanan Dinas

Presiden Indonesia, Joko Widodo. (sumber foto: Biro Setpres)

Bagikan

Jokowi Kesal 10 M Anggaran Stunting, 6 M Habis untuk Perjalanan Dinas

Presiden Indonesia, Joko Widodo. (sumber foto: Biro Setpres)

MASAKINI.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal mengetahui anggaran daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas justru tidak digunakan secara optimal. Ia pun menyebut telah mengecek salah satu anggaran di suatu daerah untuk program penurunan angka stunting.

Dari total dana Rp10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret.

Sedangkan Rp8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.

“Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023) kemarin.

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar,” bebernya.

Jokowi mengatakan, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat atau perjalanan dinas.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi.

Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya.

Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil. Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?” pungkasnya.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist