MASAKINI.CO – PT. Gading Bhakti menyatakan keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh terkait permohonan rekomendasi penetapan tanah terlantar pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Dalam permohonan rekomendasi tersebut, Pj Bupati Aceh Barat mengklaim bahwa areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Gading Bhakti seluas 426 Hektar yang berada di Aceh Barat dianggap sebagai lahan terlantar.
Padahal dalam pemeriksaan persidangan pokok perkara dapat dibuktikan PT. Gading Bhakti memiliki Sertifikat HGU, Amdal, UKL/UPL, dan Izin Usaha Perkebunan serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang semuanya masih aktif.
“Bahkan, saat ini di atas areal perkebunan tersebut masih berdiri tegak pohon kelapa sawit masih produktif, dan kita masih aktif bayar pajak,” kata Kuasa hukum PT. Gading Bhakti, Zulkifli Nasution dalam konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (25/6/2024).
Selain itu, Zulkifli menyebutkan putusan tak dapat menerima gugatan dari mereka dinilai karena tak lengkap administrasi. Apalagi putusan tersebut juga menimbulkan kerugian besar bagi penggugat karena majelis hakim tidak memahami telah melewati dismissal process.
“Kalau tidak menerima gugatan kenapa tidak dari awal, saat sidang kita juga menghadirkan saksi dan ahli agraria dari USK dan Universitas Sumatera Utara (USU),” ucapnya.
Zulkifli menjelaskan, dalam surat pejabat Bupati tentang surat permohonan rekomendasi penetapan tanah terlantar pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak sesuai prosedur serta bukan merupakan kewenangan dan bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 yang harus melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Majelis hakim juga telah meminta kepada kita untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp19.990.000,” ujarnya.
Dalam perkara ini, pihaknya juga telah mengajukan banding ke PTUN Banda Aceh. “Bandingnya kita sampaikan tadi pagi, dan diterima sama mereka,” pungkasnya.
Discussion about this post