MASAKINI.CO – Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) saat ini semakin mengancam ruang aman perempuan Indonesia, termasuk di Aceh. Padahal, perkembangan teknologi telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk belajar, bekerja, mengorganisir diri, dan berkarya.
Menurut Koordinator Divisi Kajian, Publikasi dan Pendidikan Flower Aceh, Hendra Lesmana, kekerasan dan intimidasi digital yang terjadi saat ini mulai dari doxing, penyebaran konten intim nonkonsensual, peretasan, ancaman, hingga ujaran kebencian berbasis gender yang berdampak serius pada mental, keselamatan, dan ruang gerak perempuan.
Azharul Husna, Koordinator KontraS Aceh mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya fenomena masa lalu yang hadir dalam konflik bersenjata, tetapi juga terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi.
“Dulu perempuan menghadapi kekerasan struktural karena konflik bersenjata. Hari ini, mereka menghadapinya kembali—di jalanan, juga di layar ponsel mereka,” kata Husna dalam webinar bertema “Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender” pada Selasa (25/11/2025).
Menurut Husna, perempuan tidak boleh terus dibebani tanggung jawab individu untuk melindungi diri dari ancaman siber. Negara harus hadir.
Ika Dyah AR, Dosen Universitas Binus menegaskan bahwa kekerasan digital meninggalkan luka yang sering kali tak terlihat.
Ia mengatakan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya memar yang kasat mata, melainkan juga luka yang tersembunyi di balik layar. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat inspirasi dan partisipasi justru menjadi medan baru kekerasan.
“Keamanan siber adalah garis pertahanan penting. Negara dan platform digital wajib memastikan ruang online yang aman, adil, dan bebas intimidasi,” tuturnya.
Sementara itu, Ernawati Koordinator Pengorganisasian Masyarakat Flower Aceh, juga menekankan betapa cepatnya ruang digital berubah menjadi tempat yang rentan bagi perempuan, bahkan sampai tingkat komunitas.
“Ruang digital sudah jadi bagian tak terpisah dari kehidupan kita. Tapi risiko kekerasan berbasis gender online juga meningkat dan butuh perhatian serius. Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk memastikan ruang digital yang aman, terutama bagi perempuan,” tegasnya.
Melengkapi diskusi, Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh menyebutkan bahwa memahami keamanan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan fundamental bagi perempuan dan kelompok rentan.
“Kita harus lebih paham dan kritis terhadap keamanan digital, karena bisa melindungi kita dari ancaman yang terus berkembang,” tegasnya.
Menurut Riswati, keamanan digital adalah hak asasi manusia, negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan ruang digital yang aman bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga anak-anak, kelompok marjinal agar mereka dapat berekspresi, berkarya, dan berkontribusi secara bebas dalam pembangunan Aceh yang inklusif. Tanpa ruang digital yang aman, partisipasi mereka akan terus terhambat.
Menutup diskusi, Moderator kegiatan, Niswah mahasiswi Fisip USK mengajak semua pihak untuk memperkuat literasi dan kesadaran keamanan digital, menghapus budaya menyalahkan korban, memperkuat tanggung jawab platform digital, serta mendorong negara untuk hadir dengan regulasi, layanan, dan perlindungan yang efektif.
Kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025 ini, diikuti oleh Flower Aceh bersama Komnas Perempuan, Universitas Binus, Islamic Relief Indonesia, Komisi Kesetaraan KSBSI, Balai Syura, KontraS Aceh, Sekolah HAM Perempuan, FORHATI Aceh, Forum Anak Tanah Rencong, FAMM wilayah Sumatera dan Lentera Habibi.
Discussion about this post