MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak pascabencana banjir dan longsor, menyusul risiko berlapis yang dihadapi kelompok rentan tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Meutia Juliana, mengatakan bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memperparah kerentanan perempuan dan anak. Pascabencana, mereka dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari trauma psikologis, keterbatasan akses layanan dasar, hingga meningkatnya potensi kekerasan dan penelantaran.
“Perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat rentan pascabencana. Risiko yang mereka hadapi tidak tunggal, tetapi berlapis dan saling berkaitan,” kata Meutia Juliana, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, kondisi kehilangan tempat tinggal, rasa aman, dan kepastian hidup kerap membuat perempuan dan anak mengalami tekanan psikologis berkepanjangan. Situasi tersebut dapat berdampak pada kesehatan mental, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka jika tidak segera ditangani.
Untuk merespons hal itu, DP3A Aceh melakukan berbagai langkah pendampingan, di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, UPTD PPA, serta jejaring layanan perlindungan agar layanan bagi perempuan dan anak tetap berjalan di tengah kondisi darurat.
Selain itu, DP3A Aceh memberikan pendampingan dan dukungan psikososial bersama instansi terkait dan lembaga masyarakat sipil guna membantu perempuan dan anak pulih dari trauma akibat bencana. Akses layanan rujukan pendampingan dan psikologis juga terus diperkuat, khususnya di wilayah terdampak.
DP3A Aceh turut memastikan fasilitas hunian sementara menyediakan ruang ramah perempuan dan anak melalui pembentukan Pos Sapa atau Sahabat Perempuan dan Anak, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan.
Meutia menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak pascabencana merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat untuk peduli dan segera melaporkan apabila terdapat perempuan dan anak terdampak bencana yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.
“Perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Posko Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana dilakukan secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis masyarakat terdampak. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Pemulihan Aceh pascabencana tidak hanya soal membangun kembali fisik, tetapi juga memulihkan kehidupan dan rasa aman masyarakat, terutama perempuan dan anak,” kata Murthalamuddin.
Discussion about this post