MASAKINI.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyoroti masih tingginya tantangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Rakor tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah SKPA dan pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan dan sistem administrasi, tetapi juga membutuhkan integritas dan komitmen kuat dari seluruh aparatur pemerintahan.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi di daerah.
“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Fadhlullah.
Ia menilai, seluruh unsur pemerintah daerah harus memiliki kesadaran yang sama dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan bertanggung jawab.
Selain itu, Fadhlullah juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program tersebut disebut menjadi instrumen penting dalam mengukur perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara sistematis, termasuk dalam aspek pengawasan anggaran dan pelayanan publik.
“Pemerintah bersama KPK terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui program MCSP agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan transparan,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat, yang memimpin sesi pemaparan dan diskusi terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah.
Discussion about this post