Wali Nanggroe Pertanyakan Pergub JKA, Pemerintah Aceh Siapkan Pergub Baru Usai Pencabutan

MASAKINI.CO – Polemik Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mendapat perhatian serius dari Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar. Dalam rapat bersama Forkopimda Aceh, Wali Nanggroe meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Aceh terkait alasan penerbitan aturan tersebut beserta dampaknya di tengah masyarakat.

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda tentang Penyelenggaraan dan Keberlanjutan JKA di Pendopo Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kabinda Aceh, tokoh agama, dan kalangan akademisi untuk membahas dampak sosial dan politik dari kebijakan JKA.

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menjelaskan pergub tersebut diterbitkan bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai langkah penyesuaian data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Tujuan pergub ini untuk menata ulang data penerima manfaat berdasarkan DTSEN yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh lembaga,” kata M Nasir.

Menurutnya, Pemerintah Aceh juga menghadapi keterbatasan fiskal sehingga perlu melakukan penyesuaian dalam pengelolaan program JKA. Ia menyebut sebagian besar anggaran daerah telah memiliki alokasi penggunaan yang terikat.

Namun setelah dilakukan evaluasi dan mempertimbangkan berbagai masukan, kata M Nasir, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutuskan mencabut pergub tersebut.

“Pemerintah Aceh nantinya akan menerbitkan pergub baru untuk menghentikan pemberlakuan pergub sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Nanggroe menegaskan persoalan JKA tidak bisa dipandang hanya dari sisi administrasi anggaran semata. Menurutnya, kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“JKA bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Malik Mahmud.

Ia meminta seluruh aspirasi masyarakat terkait polemik JKA benar-benar diperhatikan agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas Aceh dengan membangun komunikasi yang baik antar seluruh pihak. Ia menyinggung sejarah panjang konflik yang pernah dialami Aceh sebagai pelajaran agar kebijakan pemerintah tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan menjaga kekompakan daerah.