MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh kembali mematangkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan menitikberatkan pada penguatan kewenangan dan fiskal Aceh.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jakarta, Senin (15/6/2026) malam. Pertemuan berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pembahasan revisi UUPA merupakan agenda strategis yang menentukan masa depan Aceh.
“Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh,” kata Nurlis menyampaikan pesan Gubernur Mualem.
Menurutnya, Mualem secara khusus mengarahkan agar pembahasan revisi UUPA difokuskan pada dua isu utama, yakni penguatan kewenangan Aceh dan aspek fiskal daerah.
Untuk itu, Mualem menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, memandu jalannya diskusi. Pertemuan berlangsung intens dengan pembahasan yang terfokus pada upaya memperkuat posisi Aceh dalam kerangka otonomi khusus.
Dari unsur Forbes Aceh, hadir Ketua Forbes Aceh TA Khalid bersama anggota Forbes lainnya, yakni Nasir Djamil, Ghufran Zainal Abidin, Muslim Aiyub, dan Teuku Ibrahim.
Sementara dari DPR Aceh hadir Ketua DPR Aceh Zulfadhli atau Abang Samalanga beserta Wakil Ketua DPR Aceh Saifuddin Muhammad, Ali Basrah, dan Salihin. Sejumlah pimpinan fraksi di DPR Aceh juga turut mengikuti diskusi tersebut.
Membuka pertemuan, Sekda Aceh Muhammad Nasir Syamaun menyampaikan apresiasi Gubernur Aceh kepada seluruh pihak yang terus mengawal revisi UUPA.
“Semuanya tak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA,” ujar Nasir.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada tim Pemerintah Aceh, akademisi, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dan pengawalan revisi regulasi tersebut.
Ketua DPR Aceh Zulfadhli turut mengapresiasi peran Forbes Aceh yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional.
“Kita menggodok revisi UUPA di Aceh, dan merekalah yang sangat berperan di DPR RI dan sangat memperhatikan Aceh. Luar biasa peran Forbes Aceh, mereka sangat peduli pada Aceh,” kata Abang Samalanga.
Menanggapi hal itu, Ketua Forbes Aceh TA Khalid menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki peran masing-masing dalam memperjuangkan revisi UUPA. Namun yang terpenting, kata dia, seluruh elemen harus berada dalam satu tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan Aceh.
“Paling penting di sini adalah kita berada dalam satu bahasa dan satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Aceh. Mari kita bekerja maksimal untuk Aceh. Kita jaga cara berkomunikasi yang baik dengan semua pihak,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, seluruh peserta diskusi sepakat untuk memprioritaskan penguatan kewenangan dan fiskal Aceh dalam revisi UUPA. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Aceh dalam sistem pemerintahan dan pembangunan ke depan.
“Kita bekerja dan berusaha sesuai dengan jalur politik kita masing-masing yang berada di berbagai partai politik,” kata Khalid. “Namun tujuannya tetap sama, untuk kepentingan Aceh.”
Discussion about this post