MASAKINI.CO – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh menegaskan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan potensi dana umat di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Dek Fadh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Rakor tersebut diikuti komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh.
Dek Fadh mengatakan, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat, maka semakin besar pula potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat dihimpun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Kalau pengelolaannya transparan, insya Allah masyarakat akan percaya kepada Baitul Mal. Ini menjadi salah satu kunci utama,” ujar Dek Fadh.
Ia menilai Baitul Mal memiliki posisi strategis bagi Aceh karena merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki. Karena itu, pengelolaan lembaga tersebut harus dilakukan secara profesional dengan menjaga amanah masyarakat.
Dek Fadh mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap berjalan sesuai dengan ikrar wakaf dan manfaatnya terus diberikan kepada masyarakat Aceh.
“Wakaf memiliki amanah yang harus dijaga. Apa yang sudah diikrarkan harus dilaksanakan sesuai tujuan wakaf tersebut,” katanya.
Selain mendorong penguatan tata kelola Baitul Mal, Dek Fadh juga mengungkapkan Pemerintah Aceh telah mengusulkan agar zakat dapat menjadi pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal.
“Jika zakat menjadi pengurang pajak, maka penerimaan zakat melalui Baitul Mal akan meningkat. Pada akhirnya manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk Muhammad Yunus, mengatakan Rakor Baitul Mal se-Aceh menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga dalam meningkatkan pengelolaan dana umat.
Ia mengakui salah satu tantangan yang masih dihadapi Baitul Mal adalah belum maksimalnya dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Persoalan yang kita hadapi hampir sama. Tanpa dukungan pimpinan daerah, program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal,” kata Muhammad Yunus.
Ia menyebutkan, saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi zakat profesi ASN. Padahal, potensi zakat dari sektor perusahaan di Aceh sangat besar dan dapat menjadi sumber tambahan untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh dapat menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Potensinya besar dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Discussion about this post