MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh meminta Pertamina memperbaiki sistem pelayanan di sejumlah SPBU yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang hingga mengganggu akses fasilitas umum. Perbaikan layanan diminta segera dilakukan untuk mencegah persoalan antrean meluas.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh menemukan pelayanan di tingkat SPBU masih belum optimal, terutama dalam proses verifikasi QR Code Subsidi Tepat, pengecekan kendaraan, pengisian BBM, hingga pembayaran.
“Kalau sistem pelayanan ini tidak diperbaiki, berpotensi menimbulkan kegaduhan. Karena itu, kami meminta Pertamina melakukan penataan dan optimalisasi pelayanan mulai Agustus 2026,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Menurut Nurlis, salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterbatasan petugas di dispenser. Dalam evaluasi lapangan, satu dispenser yang memiliki empat nozzle atau selang pengisian sering kali hanya dilayani satu hingga dua petugas yang harus menangani seluruh proses pelayanan.
“Petugas harus melakukan pengecekan QR Code, mencatat nomor polisi, melayani pengisian BBM, hingga pembayaran. Kondisi ini membuat proses pelayanan menjadi lambat dan berdampak pada panjangnya antrean,” katanya.
Temuan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam rapat Pemerintah Aceh bersama Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina dan Hiswana Migas Aceh pada 23 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Pertamina menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan pelayanan di SPBU.
Selain persoalan pelayanan, Pemerintah Aceh juga mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menyebabkan antrean BBM, mulai dari distribusi pasokan, peningkatan kebutuhan masyarakat, hingga dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dari sisi pasokan, faktor yang memengaruhi antara lain keterlambatan distribusi, keterbatasan armada pengangkut, serta kondisi cuaca. Sementara dari sisi permintaan, antrean dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat, pembelian berlebih, kendaraan dari luar daerah, serta penggunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan.
Pemerintah Aceh menilai tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi turut mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Aceh menyampaikan stok BBM saat ini masih dalam kondisi aman. Namun, pemerintah daerah menilai distribusi dan pelayanan di lapangan tetap perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan antrean panjang.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, dan Polda Aceh telah melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, tim menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan QR Code Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Pemeriksaan juga menemukan kondisi antrean yang berubah saat petugas melakukan pengecekan di lapangan.
Pemerintah Aceh kemudian meminta sejumlah langkah perbaikan, di antaranya penambahan petugas pelayanan pada jam sibuk, pengaturan jalur antrean, pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan masuk dispenser, hingga penerapan standar waktu pelayanan pengisian BBM.
Selain itu, Pertamina juga diminta menambah distribusi mobil tangki BBM subsidi pada waktu tertentu, menyesuaikan armada distribusi ke wilayah yang masih mengalami kendala akses, serta menyediakan jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan pelayanan publik.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah mengajukan permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi kepada Kepala BPH Migas. Permintaan tersebut disampaikan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk mendukung proses pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi.
Discussion about this post