MASAKINI.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi telah mencapai 48.889,69 hektar hingga 9 Agustus 2026. Pemerintah kini memperkuat operasi darat karena pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat berjalan optimal akibat keterbatasan awan hujan.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kalimantan Barat mencatat luas lahan terbakar terbesar, yakni sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengatakan operasi darat menjadi tumpuan utama karena OMC sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk penyemaian. Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko karhutla diperkirakan meningkat dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Suharyanto.
BNPB tetap menyiagakan operasi udara sebagai pendukung pemadaman. Saat ini tersedia 35 armada, terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing dan dua pesawat OMC.
BNPB juga mengupayakan tambahan delapan helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan di wilayah rawan.
Menurut Suharyanto, water bombing tidak dapat menggantikan peran pasukan darat, terutama di kawasan gambut. Setelah penyiraman dari udara, petugas tetap harus menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa.
“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” katanya.
Penguatan pasukan darat dilakukan di seluruh provinsi prioritas. Riau mengerahkan 17.854 personel gabungan, Sumatera Selatan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel dan Kalimantan Selatan 770 personel dengan 219 personel di antaranya berstatus siaga.
BNPB juga menyiapkan dukungan berupa selang panjang, pompa jinjing, tangki fleksibel, sumur bor dangkal hingga dukungan operasional bagi personel yang bertugas di lapangan. Dukungan alat berat juga dapat diberikan untuk pelebaran kanal gambut, pembuatan embung dan sodetan.
Selain enam provinsi tersebut, pemerintah turut menyoroti karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Hingga 10 Agustus, luas area terdampak diperkirakan mencapai 742,70 hektare.
Untuk TNBTS, operasi pemadaman dilakukan melalui darat dan udara. Pada Senin (10/8), water bombing telah dilakukan sebanyak sembilan rit dengan total 24.000 liter air.
Pemerintah juga mewaspadai dampak asap karhutla terhadap kualitas udara dan kemungkinan asap lintas batas. Pantauan satelit menunjukkan asap dari wilayah Indonesia terdeteksi bergerak menuju Malaysia pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.
Di Kota Pontianak, kualitas udara pada 9 Agustus tercatat mencapai AQI 193 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Di tengah meningkatnya risiko karhutla, pemerintah juga memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah diminta menertibkan regulasi yang masih membuka ruang pembakaran dalam pembukaan lahan.
“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” kata Suharyanto.
Discussion about this post