MASAKINI.CO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang memberikan kejelasan terkait mekanisme penetapan status bencana, baik untuk tingkat nasional maupun daerah.
Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa indikator penetapan status bencana tidak harus seluruhnya terpenuhi. Sebelumnya, lima indikator yang menjadi pertimbangan penetapan status bencana, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi, dipahami harus terpenuhi secara keseluruhan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, putusan MK memberikan penegasan bahwa penetapan status bencana dapat dilakukan berdasarkan pemenuhan indikator yang dinilai sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Khusus untuk penetapan status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban menjadi salah satu indikator utama,” ujar Berton, mengutip infopublik.id, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, penetapan status bencana merupakan keputusan penting negara sehingga harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi nyata masyarakat terdampak.
BNPB, kata Berton, akan terus memperkuat proses kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penetapan status bencana.
Selain itu, BNPB menegaskan bahwa status bencana nasional bukan menjadi satu-satunya dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan kepada daerah terdampak.
Pemerintah pusat tetap dapat memberikan bantuan melalui pengerahan personel, peralatan, logistik, pendanaan, hingga dukungan teknis sesuai kebutuhan dan kewenangan yang berlaku.
“Bencana yang tidak berstatus nasional bukan berarti tidak mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat. Hal yang utama adalah masyarakat terdampak segera memperoleh perlindungan, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, dan pemulihan,” kata Berton.
BNPB juga akan melakukan kajian menyeluruh terhadap putusan MK tersebut dan menyesuaikan pedoman serta tata kerja penanggulangan bencana bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penguatan koordinasi juga akan dilakukan agar proses penilaian dan pendataan bencana berjalan seragam, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
BNPB mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, hingga mitra kemanusiaan untuk bersama memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Discussion about this post