MASAKINI.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026. Pemerintah memastikan perluasan penerima manfaat tetap dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia tanpa mengajukan tambahan anggaran tahun ini.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran BGN tahun 2026 yang awalnya ditetapkan sebesar Rp268 triliun telah dilakukan efisiensi menjadi Rp229 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp117 triliun telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun,” ujar Sudaryono, mengutip infopublik.id, Minggu (30/8/2026).
Sudaryono menjelaskan, BGN masih akan memperluas cakupan MBG secara bertahap melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di sejumlah wilayah. Namun, kebutuhan anggaran untuk perluasan tersebut akan dipenuhi dari pagu yang sudah tersedia.
“Pembukaan ini juga mengandung anggaran, tetapi kami sesuaikan. Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 bisa kami maksimalkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang belum mendapatkan MBG,” katanya.
Menurutnya, optimalisasi anggaran juga dilakukan melalui penataan data penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran. BGN melakukan penyisiran terhadap data penerima yang terindikasi mengalami duplikasi.
Dari proses tersebut, ditemukan sekitar 6 juta data penerima yang perlu dilakukan penyesuaian, salah satunya terkait penerima yang tercatat dalam lebih dari satu kategori, seperti siswa yang juga terdata sebagai santri.
Selain penataan data penerima, BGN juga melakukan evaluasi terhadap operasional dapur penyedia MBG. Sebanyak 414 dapur yang sebelumnya telah menerima penyaluran dana namun belum beroperasi ditindaklanjuti dengan pengembalian dana sebesar Rp311 miliar ke kas negara.
“Dapur yang belum beroperasi itu dananya sudah kita ambil kembali dan dikembalikan ke kas negara sebesar Rp311 miliar,” ujar Sudaryono.
Untuk memperluas jangkauan program, BGN menyiapkan pembukaan sekitar 2.700 SPPG baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai September 2026. Pembukaan tersebut akan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kebutuhan tinggi, termasuk pondok pesantren dan wilayah di luar Pulau Jawa.
BGN mencatat dari total 27.485 titik yang terdata, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan melalui surat resmi. Sementara itu, 463 titik masih ditangguhkan karena belum memenuhi kelengkapan profil yang dipersyaratkan.
Selain memperbaiki tata kelola penerima dan operasional dapur, BGN juga memperkuat sistem pelaporan keuangan melalui digitalisasi. Sistem pelaporan di tingkat dapur akan disinkronkan antara sistem informasi Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Program Gizi Nasional (SIPGN).
Sudaryono menegaskan langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan program lebih transparan dan memudahkan pelaporan dari tingkat pelaksana di lapangan.
“Yang sebelumnya manual, ke depan tidak lagi manual. Dengan sistem, pelaporan akan lebih mudah dan terpantau,” katanya.
Discussion about this post