MASAKINI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyusun standar pembelajaran ilmu fardhu ain dan baca tulis Al-Qur’an (BTQ) bagi peserta didik di Aceh. Melalui rancangan qanun yang sedang dibahas, setiap satuan pendidikan nantinya diwajibkan memasukkan pembelajaran tersebut ke dalam kurikulum.
Ketentuan itu menjadi salah satu substansi dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ yang dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRA, Selasa (10/11/2026).
Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Saaduddin Jamal, mengatakan rancangan qanun tersebut terdiri atas 16 bab dan 54 pasal. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran fardhu ain dan BTQ pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal agar memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan secara berjenjang.
Salah satu pengaturan yang diusulkan adalah kewajiban sekolah memasukkan pembelajaran fardhu ain dan BTQ ke dalam dokumen kurikulum, perencanaan pembelajaran, serta penjaminan mutu internal. Satuan pendidikan juga harus menyediakan pembinaan atau program remedial bagi siswa yang belum memenuhi standar kompetensi minimal baca tulis Al-Qur’an.
Ilmiza mencontohkan, standar kemampuan dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa yang menamatkan sekolah dasar, misalnya, dapat ditargetkan menghafal sejumlah surah atau bahkan satu juz Al-Qur’an.
“Selama ini banyak sekali persoalan-persoalan yang kita tau anak-anak muda masih rendah dalam hal memahami baca tulis Al-Quran,” katanya.
Namun, target tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut melalui aturan teknis turunan qanun, seperti peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota.
Menurut Ilmiza, pembelajaran tersebut diharapkan tidak berhenti pada kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga mendorong peserta didik memahami serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRA, Irfansyah, yang membuka RDPU mewakili Ketua DPRA Zulfadhli, mengatakan Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan, dan pelaksanaan syariat Islam. Karena itu, penguatan pembelajaran fardhu ain dan BTQ membutuhkan landasan hukum yang sistematis.
Dalam rancangan tersebut, materi fardhu ain mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak yang disesuaikan dengan usia serta perkembangan peserta didik. Adapun standar BTQ meliputi pengenalan huruf hijaiyah, makhraj, tajwid, membaca secara tartil, menulis ayat Al-Qur’an, tahsin, hingga hafalan surah pilihan.
Rancangan qanun juga mengatur peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik melalui kerja sama dengan lembaga terkait. Selain itu, dibahas pembagian peran pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, termasuk dukungan pembiayaan serta layanan pembelajaran yang adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Ilmiza mengatakan seluruh masukan peserta RDPU akan dibahas bersama tim asistensi gubernur dan tenaga ahli untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Ia berharap proses pembahasan berjalan lancar sehingga qanun dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan pembelajaran fardhu ain dan BTQ di Aceh.
Discussion about this post