MASAKINI.CO – Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), membahas sejumlah poin MoU Helsinki antara RI dengan GAM 15 tahun yang lalu.

Menurut Malik Mahmud, ia dan rombongan memberikan masukkan agar seluruh poin-poin dapat dilaksanakan.

“Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya agar berjalan dengan baik,” kata Malik usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2).

Ia menilai setelah 15 tahun perdamaian Aceh, namun arah pembangunan dan ekonomi belum berjalan maksimal.

Malik juga berharap Presiden Jokowi juga menyelesaikan poin dalam MoU, terkait pertanahan untuk para kombatan.

“Masalah tanah pada kombatan, perekonomian yang belum lagi selesai. Saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” jelas Malik.

Selain itu, ia menilai di bidang investasi sering ada persepsi regulasi yang tidak sejalan dengan daerah dan pusat.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi di dampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP), Ketua WANTIMPRES, Wiranto dan Agung Laksono (anggota Watimpres).

Harapan Malik direspon positif Presiden Jokowi, bahkan langsung memberikan intruksi pada Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan.

“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Muldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

“Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah,” jelasnya.[]