MASAKINI.CO – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Aceh didatangi Anggota Komisi X DPR-RI Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal ke kantornya yang berada di Jl. T. Panglima Nyak Makam, Lampineung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Minggu (26/9/2021)
Kedatangan Illiza kali ini untuk bersilaturahmi sekaligus mendengar aspirasi dari para guru di bawah naungan PGRI.
Dalam kesempatan itu, Ichsan Setiawan perwakilan dari guru honorer berkesempatan menceritakan keluhan guru honorer yang dirasakan selama ini, terutama pada penyeleksian tenaga PPPK tahun ini.
Adapun pada penyeleksian tenaga PPPK tahun ini, Ihcsan meminta Illiza untuk menyampaikan kepada Kemendikbudristek untuk dapat memprioritaskan guru honorer yang telah mengabdi lima tahun lebih.
Menurutnya, para guru honorer ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat atas dedikasinya selama ini.
“Kami meminta agar pusat memberi apresiasi kepada guru honorer yang telah mengabdi lima tahun ke atas,” ujar Ichsan yang sudah mengabdi sebagai guru honorer di SD Metodist selama 10 tahun lebih.
Ia meminta Kemendikbudristek agar mempertimbangkan dedikasi guru honorer dengan mengabdi hingga puluhan tahun.
“Kalau saya mungkin beruntung masih muda jadi masih banyak peluang. Nah, ini orang-orang tua kami yang mungkin tahun depan sudah pensiun, mereka sangat membutuhkan apresiasi dari pusat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Illiza mengaku, selama ini ia dan rekan-rekan di Komisi X DPR RI terus menyuarakan aspirasi guru honorer. Bahkan, pada Jumat (17/9/2021) lalu saat rapat bersama dengan Kemendikbudristek ia meminta agar guru honorer diprioritaskan pada ajang penyeleksian PPPK guru tahun ini.
“Dari semua rangkuman yang disampaikan tadi sebetulnya sudah saya sampaikan semua di ruang sidang bersama menteri,” tanggapnya.
Atas desakan itu kata Illiza, Kemendikbudristek menunda pengumuman hasil seleksi PPPK guru. “Alhamdulillah pengumuman itu ditunda. Mudah-mudahan penundaan ini akan ada titik terang untuk kebijakan-kebijakan baru terutama untuk mereka di atas 35 tahun,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwasanya ada hal yang mesti diantisipasi seperti bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus di pusat tapi apakah nantinya kepala daerah akan mengusulkan untuk pengangkatan.
“Memang gaji itu akan dibayar oleh pemerintah pusat tapi tunjangan itu menjadi tugas daerah, apakan daerah itu akan mau mengangkat dan mengucurkan anggaran untuk tunjangan itu,” ujarnya.
Oleh karenanya, ia meminta PGRI Provinsi Aceh untuk melakukan konsolidasi dengan kepala daerah terkait berapa jumlah yang mampu diangkat oleh daerah.
“Jangan sampai ketika nanti ada kelulusan di tingkat pusat ternyata tidak diusulkan di tingkat daerah, artinya ini akan menjadi masalah baru,” pungkasnya.
