MASAKINI.CO – Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yahya meninggalkan ruang seminar uji publik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berlangsung di ruang serbaguna Setda Aceh, Senin (6/6/2022).

Seminar itu digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Acara memanas setelah Ketua DPRA Saiful Bahri menanyakan maksud dan tujuan seminar ini untuk apa dilaksanakan. Namun, pertanyaan Pon Yahya itu tak digubris hingga ia memutuskan walk out (keluar).

Seminar dipimpin oleh Komite I DPD RI Fachrul Razi, senator asal Aceh. Hadir Gubernur Aceh yang diwakili Asisten I Setda Aceh M. Jafar, Asisten II, para karo, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

“Kegiatan hari ini dalam rangka apa? apakah konsultasi atau seminar biasa. Tolong dijelaskan dulu. Jangan nanti ada klaim bahwa Pemerintah Pusat sudah melakukan konsultasi dengan DPRA dalam hal revisi UUPA,” kata Pon Yahya.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Pusat, dalam hal ini DPR RI, belum pernah melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA mengenai rencana revisi UUPA.

Padahal berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan, dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini (UUPA) dilakukan dengan terlebih dahulu konsultasi dan mendapatkan pertimbang DPR Aceh.

Alih-alih mendengar jawaban dari kedua pihak, Pon Yaya malah dibuat kesal karena protesnya tidak dihiraukan.

Bahkan, pihak DPD dan Pemerintah Aceh melanjutkan acara itu dengan menerangkan poin-poin yang akan direvisi.

Sempat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU) Afrizal Tjoetra, mengingatkan agar pertanyaan Pon Yaya dijawab terlebih dahulu.

Tapi jawaban yang dinginkan tidak ada. Karena itu, Ketua DPR Aceh tersebut mengambil sikap untuk walk out dari pertemuan seminar. [adv]