Menakar Jaminan Kesehatan di Pulau Terluar

MASAKINI.CO – Usai takbir berhenti berkumandang. Jumat malam. Jelang hari bersalin tanggal. Afifuddin menahan sakit di pahanya.

Pria 57 tahun itu butuh penanganan medis segera. Tapi sang anak, Mukhlis (28) tak berdaya membantu. Puskesmas tutup. Lagi pula saat itu, malam kedua Idul Adha 1444 H.

Maksud hati ringankan derita sang ayah, Mukhlis memberinya obat pereda nyeri yang didapatnya dari mantri. Tapi tensimeter menebar ketakutan, menunjuk angka hingga 200. Jelas sekeluarga panik.

“Setelah diberikan obat oleh mentri gampong, kondisi juga semakin drop, seperti tidak berefek obatnya,” kata Munir, pekan terakhir Agustus lalu.

Mendadak tubuhnya terbujur kaku. Hanya jari-jari tangan dan kaki, yang dapat digerakkan.

“Tetapi bicaranya sangat lancar saat itu,” ucap Mukhlis.

Pagi hari, Mukhlis mendatangi Puskesmas Pulo Aceh di Desa Lampuyang, Aceh Besar. Ia meminta agar bapaknya dirujuk ke rumah sakit di ibu kota provinsi, Banda Aceh.

Naas. Di pulau yang menghadap Samudera Hindia itu, listrik padam. Internet karam. Sementara surat rujukan harus dilayangkan Puskesmas secara online. Terpaksa petugas menyiapkannya manual.

“Kebetulan saat itu kondisi listrik tidak baik, kadang sehari sampai lima kali padam,” ujarnya.

Dengan ambulans laut yang langsung ditunggangi bapak mertuanya, Dailami. Mukhlis bersama ibu, abang kandungnya serta didampingi petugas medis Puskesmas bergerak menuju Rumah Sakit Kesdam, Banda Aceh.

“Kondisi bapak juga sudah tidak stabil, 95 persen sudah tak bisa gerak lagi,” imbuh Mukhlis.

Setelah menjalani perawatan selama empat hari, kini kondisi Afifuddin berangsur membaik. Dokter yang menangani minta agar Afifuddin melakukan kontrol ulang setiap hari Kamis.

“Maka kami seminggu sekali ke Banda Aceh untuk ambil obat,” tuturnya.

Afifuddin diagnosa menderita stroke. Butuh biaya besar mengobatinya. Beruntungnya, warga Desa Lampuyang, Kecamatan Pulo Aceh ini terdaftar sebagai penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.

Mukhlis bersyukur pemerintah menjalankan program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program itu menyentuh masyarakat kecil hingga ke desanya, warga mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

“JKN sangat membantu masyarakat yang dari ekonomi lemah seperti kami, karena semua gratis,” ucapnya haru. “Kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan, sekarang bapak sudah kembali sehat.”

Menunggangi Lamuri Jalani Misi Emergensi

Pagi itu, Dailaimi sedang menyeruput secangkir kopi. Menikmati hari kedua Idul Adha. Tiba-tiba ponselnya berdering.

Di balik seluler terdengar suara anaknya. Ia mengabari mertuanya diserang stroke. Butuh segera dirujuk ke Banda Aceh. Sebagai nahkoda ambulans laut KM Lamuri, siap siaga.

Usai menjalani standar prosedur rujukan, Dailami menjalani misi emergensi. Ia masih ingat, waktu itu, besannya sudah tak bisa bergerak.

“Kami menggotong pasien untuk dinaikkan dalam boat ambulans karena korban tidak bisa gerak sama sekali,” kata Dailami.

Pasien ditidurkan di atas ranjang berukuran 50 centimeter dengan panjang 170 centimeter di dalam Kapal yang dinakhodainya. Di sana hanya memuat delapan hingga 10 penumpang termasuk ABK.

Saat berlayar. Ombak setinggi 1,5 meter datang menyerang bergantian. Suasana dalam ambulans laut mencekam.

Normalnya perjalanan dari Pulo Aceh ke Banda Aceh butuh 30 menit, tapi saat itu habis waktu 1,5 jam.

Sebelum menjadi nahkoda ambulans laut, Dailami berprofesi sebagai nelayan. Sejak umur 27 tahun, ia telah menjadi pawang. Namun bencana tsunami telah menyebabkan dirinya kehilangan pekerjaan.

Berbekal boat kayu yang selamat, ia diminta membantu pasien mendesak untuk dirujuk. Namun setelah boat rusak, ia beralih profesi sebagai cleaning servis (CS) di Puskesmas Pulo Aceh.

“Saya jadi CS tahun 2012 dengan gaji hanya Rp800 ribu,” sebutnya.

Tahun 2021 Pemkab Aceh Besar menganggar ambulans laut untuk warga Pulo Aceh. Berbekal pengetahuan sebagai pawang laut selama 23 tahun, Dailami ditunjuk sebagai nahkoda, berstatus tenaga kontrak di Puskesmas Pulo Aceh.

Bertugas membawa pasien rujukan, Dailami tak punya jadwal kerja. Bisa jadi sehari sekali, tiga hari sekali bahkan pernah dalam sebulan hanya empat kali. Itu tergantung adanya pasien emergensi.

Pasien yang dirujuk hanya diantar hingga tiba di pelabuhan. “Ketika pasien yang dirujuk sampai maka selesai juga tugas,” ucapnya.

Dailami menegaskan, bagi pasien rujukan tidak dikenakan biaya transportasi sama sekali. Semua ditanggung Puskesmas. Namun apabila jenazah yang dibawa pulang ke Pulo Aceh, maka dikenakan biaya sebesar Rp2 juta.

“Karena ambulans laut khusus untuk emergensi, namun jika pasien sudah sembuh atau jenazah maka dikenakan biaya,” jelasnya.

Walau cuaca buruk sering melanda, dirinya mengaku akan tetap setia mengantar pasien siang atau malam. “Terkadang perjalanan sangat mulus seperti jalan tol,” kata Dailami sambil tertawa.

Anti Ribet Bersama Pandawa dan Chika

BPJS Kesehatan Cabang Kota Banda Aceh, terus berupaya keras memperluas jangkauan layanan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Bahkan sempat upayakan “jemput bola” di Pulo Aceh.

Sebelumnya, sebanyak 700 jiwa warga di Pulau Breuh dan Pulau Nasi belum terdaftar JKN tahun 2019. Tapi di pulau berpenduduk 4.767 jiwa hingga Agustus 2023 itu, kini penerima manfaat JKN-KIS telah sebanyak 4.579 jiwa. Artinya, warga yang belum terdaftar hanya 188 jiwa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Banda Aceh, dr.Neni Fajar berharap masyarakat Pulo Aceh yang belum menjadi peserta JKN segera mendaftar.

Ia memastikan layanan BPJS Kesehatan mudah bahkan untuk diakses di pulau 3T sekalipun. Saat ini, untuk urusan administrasi dapat mengakses kanal layanan tanpa tatap muka yang dinamai Pandawa. Warga dapat mengakses lewat whatsapp 0811-8165-165.

“Untuk melakukan pengecekan keaktifan kepesertaannya tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, pengecekan dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan berbasis digital seperti aplikasi JKN, Chat Assistant JKN (Chika),” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Apalagi masyarakat yang membutuhkan dana pengobatan dalam jumlah besar. Maka biaya pengobatan tetap ditanggung penuh BPJS Kesehatan.

“Diagnosa penyakit sampai penyakit yang membutuhkan biaya besar atau katastropik yang sesuai dengan indikasi medis ditanggung BPJS Kesehatan, dan itu sesuai dengan Pasal 46-51 Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan,” jelasnya.

Sebagai daerah terpencil, dan memerlukan transportasi laut, keberadaan jasa pengangkutan pasien emergensi di Kecamatan Pulo Aceh sangat dibutuhkan.

dr Neni menerangkan, bagi masyarakat penggunaan jasa ambulans laut bagi pasien rujukan Pulo Aceh tak dikenakan biaya kepada masyarakat. Akan tetapi dapat digunakan acara gratis apabila pasien terdaftar sebagai penerima JKN.

“Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam hal ini Puskesmas Pulo Aceh melakukan pengklaiman ke BPJS Kesehatan untuk penjaminan layanan ambulans laut, jadi tidak dikenakan biaya,” pungkasnya.