Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh Belum Konkret

MASAKINI.CO – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahun di Aceh, namun anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan mereka dinilai masih jauh dari memadai.

Founder YouthID Foundation, Bayu Satria menyoroti ketimpangan ini dan mendesak adanya keberpihakan nyata dari pemerintah, terutama dalam kebijakan anggaran.

“Anggaran yang dialokasikan hanya sekitar 0,12 persen dari total APBA. Artinya, keberpihakan masih sebatas debat dan orasi tapi belum diwujudkan dalam tindakan konkret,” kata Bayu, Rabu (26/2/2025).

Selama ini, tuturnya, anggaran itu hanya dialokasikan untuk lembaga bukan langsung untuk penanganan dan pencegahan kasus.

Maka ia mendorong agar pemenuhan hak perempuan dan anak ini harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemimpin daerah terbaru. Supaya pemenuhan hak itu bisa jauh maksimal.

Ia menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak boleh hanya menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) semata, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk lembaga-lembaga lain yang terkait.

Selain itu, menurut Bayu keberpihakan dalam anggaran harus diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan melibatkan berbagai kelompok, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas lainnya.

“Program intervensi yang ada pun masih banyak yang tidak tepat sasaran dan kurang menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Kondisi pemenuhan hak ini juga dinilai abai usai pembubaran Komisi Perlindungan Anak (KPA) Aceh beberapa waktu lalu yang meninggalkan tanda tanya besar mengenai mekanisme pemantauan pemenuhan hak anak ke depannya.

“Jika KPA sudah dibubarkan, siapa yang akan memastikan hak-hak anak tetap terpantau? Ini menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi,” tegasnya.

Sebagai solusi, Bayu mendorong adanya background study atau kajian mendalam yang dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang lebih berpihak pada perempuan dan anak.

“Harapannya, isu ini menjadi perhatian utama pemerintah baru. Jika anggaran memang terbatas, tapi upaya pemulihan langsung menyentuh korban,” pungkasnya.