MASAKINI.CO
No Result
View All Result
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
MASAKINI.CO
Home Daerah

Reklame Ilegal Menjamur di Aceh Besar, Pemkab Minta Pemilik Segera Urus Izin

Riska Zulfira by Riska Zulfira
16 Oktober 2025
in Daerah
0

Penertiban kerangka reklame di Aceh Besar. | Foto : Pemkab Aceh Besar

Share on FacebookShare on Twitter

MASAKINI.CO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyoroti maraknya pemasangan baliho dan media reklame tanpa izin resmi di sejumlah titik.

Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Pemkab meminta seluruh pemilik usaha dan perusahaan penyedia jasa reklame segera mengurus izin sebelum pertengahan November 2025.

RelatedPosts

Illiza Masuk Pengurus AKKOPSI, Banda Aceh Bidik Target Sanitasi Aman 2029

CSS XXIV Jadi Etalase UMKM dan Inovasi Lingkungan Banda Aceh

206 Anak dari 23 Kecamatan Ikuti Sunat Massal Gratis HUT Aceh Besar

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Besar untuk menertibkan tata kelola reklame yang dinilai masih semrawut dan belum sepenuhnya sesuai peraturan daerah.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, mengungkapkan bahwa penertiban ini dilakukan menyusul banyaknya reklame liar yang berdiri tanpa dasar hukum yang jelas.

Kondisi tersebut, katanya, bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga mengganggu estetika kota dan ketertiban umum.

“Kami mengingatkan seluruh pemilik usaha agar segera mengurus izin sesuai ketentuan. Batas waktu yang kami berikan hanya sampai pertengahan November mendatang,” ujar Muhajir di Kota Jantho, Kamis (16/10/2025).

Muhajir menegaskan, setelah batas waktu imbauan berakhir, pihaknya akan melakukan penertiban besar-besaran. Semua reklame tanpa izin akan dibongkar, dan penindakan dilakukan bersama Tim Terpadu Penertiban Reklame yang melibatkan sejumlah instansi teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami akan bertindak tegas. Ini bukan semata soal administrasi, tapi juga upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar, Agus Husni, menegaskan bahwa proses pengurusan izin reklame kini sudah lebih mudah dan transparan.

Pemohon hanya perlu mengisi formulir berisi data identitas dan informasi perusahaan, disertai dokumen pendukung seperti rekomendasi camat setempat, fotokopi KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian, denah lokasi, dan bukti pembayaran pajak reklame.

“Kami ingin memastikan proses izin tidak memberatkan. Selama persyaratan administrasi lengkap, izin bisa segera diproses,” kata Agus.

Untuk reklame berukuran besar seperti billboard, videotron, atau megatron, terdapat tambahan persyaratan berupa gambar teknis konstruksi, surat pernyataan pembongkaran, dan jaminan keamanan lokasi. Bahkan untuk reklame dengan ukuran di atas 32 meter, pemohon wajib melampirkan hasil perhitungan struktur bangunan dari konsultan resmi.

“Semua ini demi keamanan dan estetika wilayah. Jangan sampai reklame justru membahayakan masyarakat atau merusak pemandangan kota,” jelasnya.

Agus juga menekankan bahwa pihaknya membuka layanan konsultasi langsung di DPMPTSP bagi pelaku usaha yang ingin memahami tata cara pengurusan izin reklame dengan benar.

“Pemerintah tidak ingin mempersulit. Kami hanya ingin semua kegiatan promosi dilakukan secara legal dan tertib,” ujarnya.

Penegasan aturan ini, menurut Agus, bukan hanya untuk menjaga keindahan visual wilayah Aceh Besar, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame yang selama ini banyak luput karena pemasangan ilegal.

“Kita ingin Aceh Besar menjadi daerah yang tertib administrasi, indah dipandang, dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Reklame yang berizin tentu menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.

Tags: Pemkab aceh besarReklame tanpa izinSatpol PP dan WH
Previous Post

Dosen UIN Ar-Raniry Kembali Terpilih Sebagai Ketua PAI se-Indonesia

Next Post

Polres Aceh Barat Serahkan Tersangka Narkotiba ke Kejaksaan

Related Posts

Bupati Aceh Besar Minta Bahasa Aceh Dibiasakan di Rumah dan Sekolah

by Redaksi
22 Oktober 2026
0

MASAKINI.CO – Bupati Aceh Besar Muharram Idris menggencarkan ajakan penggunaan bahasa Aceh dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga warisan budaya leluhur....

Bupati Aceh Besar Salurkan Bantuan untuk Keluarga Korban Kebakaran di Peukan Bada

by Redaksi
17 Oktober 2026
0

MASAKINI.CO - Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik Zulfikar di Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Jumat (16/10/2026)....

Dua Pekan Krisis Air, Pemkab Aceh Besar Siapkan Perbaikan Pipa di Leupung

by Riska Zulfira
11 Oktober 2026
0

MASAKINI.CO – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyiapkan perbaikan jaringan pipa untuk memulihkan pasokan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Leupung yang...

Next Post
Polres Aceh Barat Serahkan Tersangka Narkotiba ke Kejaksaan

Polres Aceh Barat Serahkan Tersangka Narkotiba ke Kejaksaan

Kasus HIV Banda Aceh Melonjak, 81 Temuan Baru dalam 8 Bulan

Kasus HIV Banda Aceh Melonjak, 81 Temuan Baru dalam 8 Bulan

Discussion about this post

CERITA

Toleransi dan Keberagaman dari Lampu Berbeda Pancarkan Cahaya yang Sama

18 November 2026

Liburan Akhir Tahun: Perjalanan Pulang dan Makna Kepedulian

16 November 2026

Menuntaskan Rasa Penasaran di Kediaman Jokowi yang Tak Pernah Sepi

15 November 2026

Dianggap ‘Gila’, Justru Menjadi Insan Pilihan

12 November 2026

TERPOPULER

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy

Copyright © 2025 - masakini.co

No Result
View All Result
  • Daerah
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video

Copyright © 2025 - masakini.co