MASAKINI.CO – Pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh masih berada pada tahap awal. Dari total kebutuhan 37.107 unit rumah, hingga saat ini baru 397 unit Huntap yang telah terbangun atau sekitar 3,6 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, mengatakan percepatan pembangunan Huntap menjadi fokus utama Pemerintah Aceh setelah progres hunian sementara (Huntara) hampir selesai.
“Realisasi Huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” ujar Nasir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026) lalu.
Nasir menyebutkan, pembangunan Huntara menunjukkan perkembangan lebih cepat dengan capaian 99 persen. Sebanyak 20.715 unit telah terealisasi dari target 20.797 unit, sehingga pemerintah kini mengalihkan perhatian pada penyelesaian hunian permanen bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, pembangunan Huntap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena mencakup penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga penyiapan berbagai fasilitas pendukung agar rumah yang dibangun benar-benar layak dihuni.
Selain pemulihan sektor perumahan, Pemerintah Aceh juga terus memperbaiki infrastruktur yang terdampak bencana. Hingga kini, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional telah dapat difungsikan secara darurat.
Sementara untuk jalan daerah, dari total 1.638 ruas terdampak, sebanyak 1.543 ruas sudah kembali dapat digunakan oleh masyarakat.
Dalam dukungan pembiayaan, Nasir menyampaikan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 untuk penanganan bencana telah mencapai Rp146,73 miliar atau 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung 766 paket kegiatan penanganan, dengan 353 paket di antaranya telah memasuki tahap pekerjaan fisik di lapangan.
Berdasarkan hasil koordinasi bersama 10 kementerian/lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan dengan nilai sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di wilayah terdampak.
Discussion about this post