MASAKINI.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah meminta Pemerintah Pusat menaikkan nilai bantuan pembangunan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Wakil Gubernur menilai besaran bantuan yang berlaku saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh. Menurutnya, angka Rp98 juta merujuk pada standar pembangunan rumah layak huni yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Aceh.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta. Nilai ini sesuai dengan standar bangunan layak huni di Aceh,” ujar Wakil Gubernur.
Selain sektor perumahan, Pemerintah Aceh juga meminta percepatan pemulihan sektor produktif masyarakat yang terdampak banjir. Wakil Gubernur menekankan pentingnya penanganan segera terhadap lahan sawah, tambak, dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga, serta kawasan permukiman yang tertutup lumpur.
Pemulihan tersebut dinilai mendesak agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Menko PMK Pratikno menegaskan penanganan bencana di Aceh tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga harus memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika kondisi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan dapat diperpanjang,” kata Pratikno.
Ia juga menyinggung kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan serta perlunya perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir. Menurutnya, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan lembaga terkait agar tidak menerapkan standar yang sama bagi jemaah dari daerah bencana.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suhariyanto menyampaikan bahwa dampak banjir di Aceh masih meluas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi dari darurat ke pemulihan, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait penanganan rumah rusak berat, BNPB menyiapkan dua skema bantuan. Warga yang tinggal sementara bersama keluarga akan menerima bantuan biaya hidup per kepala keluarga per bulan, sedangkan warga yang kehilangan tempat tinggal akan difasilitasi hunian sementara.
Hunian sementara tersebut dapat dibangun secara tersebar di berbagai lokasi, selama memenuhi spesifikasi teknis BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir juga memaparkan langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh mengusulkan dana siap pakai untuk percepatan pembersihan wilayah terdampak banjir serta mendorong pemulihan permukiman warga.
“Kami juga mengusulkan bantuan tunai bagi sekitar 80 ribu unit rumah rusak ringan dan sedang, agar warga bisa segera kembali ke rumah masing-masing dan mengurangi jumlah pengungsi,” ujar M. Nasir.
Discussion about this post