Wagub Aceh Mediasi Konflik Bupati dan Wabup Pidie Jaya

MASAKINI.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, akan memediasi perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang mencuat ke publik. Mediasi dijadwalkan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (2/4/2026), atas arahan Menteri Dalam Negeri.

Langkah ini diambil menyusul ketegangan antara kedua pimpinan daerah tersebut terkait pembagian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fadhlullah menegaskan, mediasi dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan roda pembangunan di Pidie Jaya tetap berjalan optimal. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi kunci efektivitas pelayanan publik.

“Pemerintah Aceh ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan baik. Karena itu, kedua pihak akan kita dudukkan bersama untuk mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum mediasi tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman antara Bupati dan Wakil Bupati sehingga keduanya dapat kembali fokus pada pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

Perselisihan ini dipicu oleh pernyataan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, yang mengaku belum menerima pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan dari Bupati sejak dilantik pada 18 Februari 2025.

Dalam surat resmi tertanggal 27 Maret 2026 yang ditujukan kepada Bupati, Hasan Basri menyebutkan bahwa hingga lebih dari satu tahun masa jabatan berjalan, pelimpahan kewenangan tersebut belum juga diberikan.

Ia merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pentingnya pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, Hasan Basri menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memilihnya dalam Pilkada 2024, serta kepada partai politik pengusung.

Melalui mediasi ini, Pemerintah Aceh berharap konflik dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pidie Jaya.