MASAKINI.CO – Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK) menyoroti masih adanya berbagai persoalan dalam pembangunan pasca bencana di Aceh. Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan yang digelar di DKupi Aceh, Sabtu (2/5/2026).
Diskusi tersebut tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang akan diajukan kepada pemerintah, khususnya terkait perbaikan sistem penanganan dan mitigasi bencana di Aceh.
Program Officer GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan dokumen yang sedang disusun merupakan upaya untuk menjawab berbagai tantangan dalam proses pemulihan pasca bencana yang dinilai masih belum optimal.
“Pertemuan hari ini adalah untuk memfinalisasi draft policy brief. Setelah draft ini benar-benar final, langkah selanjutnya adalah melakukan advokasi bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan, tetapi juga pada langkah pencegahan agar risiko bencana di masa mendatang dapat ditekan.
Menurutnya, selama ini masih terdapat celah dalam perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek kebencanaan, terutama di daerah-daerah rawan.
“Kalau draft ini sudah final, nanti akan bertemu dengan pihak Pemerintah Provinsi, khususnya Bappeda, untuk menyampaikan hasil dan rekomendasi yang telah disusun,” lanjutnya.
Melalui forum ini, GeRAK Aceh mendorong adanya kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap risiko bencana, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan pembangunan di Aceh.
Discussion about this post