MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh menegaskan penguatan peran ulama sebagai arah utama pembangunan daerah. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara langsung mengonsolidasikan kolaborasi dengan kalangan dayah saat bersilaturahmi ke kediaman Tu Amad di kompleks Dayah Madinatuddinah Miftahussalam, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Jumat (1/5/2026).
Kunjungan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan ulama. Fokus utamanya adalah memperkuat posisi dayah sebagai pilar pembangunan berbasis nilai keislaman di Aceh.
“Sinergi ulama dan umara adalah fondasi utama. Ini yang menjaga identitas dan arah pembangunan Aceh,” tegas Fadhlullah.
Ia menekankan, dayah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, sosial, dan kultural masyarakat. Tanpa keterlibatan ulama, pembangunan dinilai berisiko kehilangan pijakan nilai.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut anggota DPD RI, Tgk. H. Ahmada. Kehadiran rombongan disambut oleh Tu Amad dan Tu Haidar dalam suasana kekeluargaan.
Tu Amad mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mulai memperkuat komunikasi dengan ulama. Ia berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut dalam kebijakan nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Di sisi lain, pendekatan Fadhlullah yang aktif turun ke lapangan menjadi penegas bahwa komunikasi pemerintah tidak lagi hanya berlangsung di ruang formal. Ia secara rutin mengunjungi masyarakat, menyerap aspirasi langsung, dan melihat kondisi riil pembangunan di berbagai wilayah.
Didampingi tokoh masyarakat Suryadi Djamil serta Muliadi, Fadhlullah bahkan tetap turun ke lokasi terdampak bencana. Saat meninjau banjir di Aceh Tengah, ia sempat mengalami insiden rakit penyeberangan terbalik di kawasan Pameu, namun tetap melanjutkan agenda.
Langkah ini mempertegas sikap pemerintah yang ingin memastikan kehadiran nyata di tengah masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi ulama sebagai mitra strategis pembangunan.
Kunjungan ke Bireuen menjadi sinyal bahwa Pemerintah Aceh tidak hanya menjaga hubungan historis ulama dan umara, tetapi juga menjadikannya sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan.
Discussion about this post