MASAKINI.CO – Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh mencatat sebanyak 14 pelanggar qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat telah menjalani hukuman cambuk sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, kasus ikhtilath masih menjadi pelanggaran yang paling banyak diproses untuk eksekusi cambuk di Kota Banda Aceh.
Berdasarkan data pelanggar Perda dan Qanun Kota Banda Aceh untuk hukuman cambuk tahun 2026, tercatat sebanyak tujuh orang menjalani hukuman cambuk dalam kasus ikhtilath. Sementara lima orang lainnya berasal dari kasus zina dan dua orang dari kasus maisir atau perjudian.
Data tersebut menunjukkan pelaksanaan hukuman cambuk masih terus dilakukan sebagai bagian dari penegakan qanun syariat Islam di Kota Banda Aceh terhadap pelanggaran yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Sekretaris Satpol PP-WH Banda Aceh, Evendi, mengatakan seluruh proses pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan pihak kejaksaan dan Satpol PP-WH Banda Aceh.
“Yang sudah kita cambuk sampai bulan 5 ini sebanyak 14 orang,” ujar Evendi, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan, Satpol PP-WH Banda Aceh memiliki peran dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan hukuman cambuk, mulai dari lokasi pelaksanaan, panitia, hingga algojo yang bertugas saat eksekusi berlangsung. Sedangkan proses pencambukan terhadap terpidana dilakukan oleh pihak kejaksaan.
“Pencambukannya tetap jaksa dan Satpol PP-WH, dan algojo juga kami yang sediakan serta terpidana yang akan dicambuk dilakukan oleh orang jaksa, kami hanya menyediakan tempat dan panitia,” ujarnya.
Menurut Evendi, pelaksanaan hukuman cambuk di Banda Aceh tidak dilakukan dengan jadwal yang tetap setiap bulan. Frekuensi pelaksanaan bergantung pada proses hukum dari pihak kejaksaan terhadap perkara yang telah selesai diproses dan memiliki putusan inkrah.
“Perbulan ada sekali dan ada dua kali juga, tergantung orang jaksa yang memproses,” katanya.
Ia menambahkan, hukuman cambuk merupakan bagian dari penerapan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh terhadap sejumlah pelanggaran tertentu, seperti ikhtilath, zina dan maisir. Pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat.
Menurutnya, selain sebagai bentuk penegakan hukum, pelaksanaan cambuk juga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, hukuman tersebut juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap mematuhi aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh.
Satpol PP-WH Banda Aceh juga terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran syariat di sejumlah titik rawan, mulai dari kawasan wisata, penginapan, hingga tempat usaha yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran qanun syariat.
Discussion about this post