MASAKINI.CO – Pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo lebih dari Rp2,9 triliun untuk mempercepat pemulihan ribuan sekolah yang rusak akibat banjir besar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Hingga Mei 2026, sebanyak 3.084 sekolah terdampak telah masuk program revitalisasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, dari total 4.922 sekolah terdampak bencana, sebanyak 4.820 sekolah kini sudah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara penuh. Sementara sisanya masih bertahan menggunakan ruang kelas darurat, tenda sementara, hingga menumpang di sekolah lain.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan pemerintah terus mempercepat rehabilitasi sektor pendidikan agar proses belajar siswa tidak terganggu terlalu lama pascabencana.
“Seluruh bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya yang diterima media ini, Kamis (21/5/2026).
Dari total 3.084 sekolah penerima bantuan revitalisasi, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak yakni 2.085 sekolah. Sementara 332 sekolah berada di Sumatra Barat dan 667 sekolah lainnya di Sumatra Utara.
Program revitalisasi dilakukan melalui dua skema. Sebanyak 2.817 sekolah diperbaiki secara swakelola, sedangkan 267 sekolah dengan kerusakan berat dan harus direlokasi dikerjakan melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD). Khusus proyek relokasi dan pembangunan sekolah rusak berat itu, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp446 miliar.
Kemendikdasmen juga mengungkapkan sebanyak 2.861 sekolah telah menerima pencairan bantuan tahap pertama sebesar 70 persen dengan total nilai lebih dari Rp1,9 triliun.
Tak hanya fokus pada bangunan sekolah, pemerintah juga menyalurkan bantuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) terdampak bencana. Sebanyak 53.215 GTK menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp286 miliar, masing-masing sebesar Rp2 juta per bulan selama tiga bulan.
Selain itu, penyaluran tunjangan guru tetap dilakukan meski para tenaga pendidik tidak memenuhi beban mengajar normal akibat situasi darurat. Total tunjangan yang telah disalurkan mencapai Rp508,9 miliar.
Di sektor operasional pendidikan, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kepada lebih dari 29 ribu satuan pendidikan di wilayah terdampak dengan total dana mencapai Rp1,98 triliun. Kemendikdasmen memberikan kelonggaran penggunaan anggaran agar sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan selama masa pemulihan.
Abdul Mu’ti menyebut pemerintah masih akan menuntaskan pencairan bantuan untuk ratusan sekolah lainnya pada Mei ini.
“Pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026, kami akan menyelesaikan pencairan kepada 223 satuan pendidikan dengan dana bantuan Rp83,3 miliar. Bantuan operasional masa transisi darurat menuju pemulihan juga disalurkan sebesar Rp17 miliar,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah masih berupaya menyelesaikan persoalan relokasi bagi 65 sekolah yang lahannya terdampak bencana. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk penyediaan lokasi baru.
Kemendikdasmen juga tengah memverifikasi bantuan bagi 6.055 guru dengan total anggaran Rp36,3 miliar, sembari memperkuat pendampingan psikososial bagi siswa dan guru di wilayah terdampak.
“Kami terus melakukan pelatihan dukungan psikososial, monitoring kehadiran siswa dan guru, serta pendampingan pembelajaran darurat agar pendidikan tetap berjalan optimal,” pungkas Abdul Mu’ti.
Discussion about this post