MASAKINI.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap potensi kekayaan negara yang hilang akibat praktik manipulasi perdagangan ekspor selama lebih dari tiga dekade mencapai USD908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun. Nilai fantastis tersebut disebut berasal dari berbagai bentuk penipuan dalam transaksi ekspor yang terjadi sepanjang periode 1991 hingga 2024.
Prabowo menegaskan praktik yang terjadi bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan tindakan penipuan sistematis melalui manipulasi dokumen perdagangan. Modus yang digunakan antara lain melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya (under-invoicing), mengurangi jumlah barang yang dilaporkan (under-counting), hingga rekayasa harga transaksi melalui perusahaan afiliasi di luar negeri (transfer pricing).
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo mengutip Infopublik, Kamis (21/5/2026).
Menurut Presiden, banyak eksportir menjual komoditas ke perusahaan milik mereka sendiri di luar negeri dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Selisih keuntungan kemudian dinikmati di luar negeri sehingga tidak tercatat sebagai penerimaan yang semestinya masuk ke Indonesia.
Akibat praktik tersebut, nilai ekspor Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan transaksi riil yang diterima negara tujuan. Kondisi ini menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar selama puluhan tahun.
Prabowo menegaskan data tersebut berasal dari pencatatan perdagangan internasional yang dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga perbedaan data ekspor dapat ditelusuri secara jelas antara laporan dari Indonesia dan catatan negara pengimpor.
“Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya lima ribu ton. Bisa di Indonesia, tapi di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.
Presiden menyebut praktik manipulasi tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis nasional, seperti batu bara, kelapa sawit, paduan besi, dan sejumlah komoditas ekspor lainnya. Ia menilai kebocoran ini menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi besar kekayaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain persoalan manipulasi perdagangan, Prabowo juga menyoroti masih maraknya praktik penyelundupan melalui sejumlah pelabuhan. Karena itu, ia meminta pembenahan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga strategis negara, khususnya sektor kepabeanan, guna memperkuat pengawasan perdagangan nasional.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea Cukai harus kita perbaiki,” tegasnya.
Prabowo bahkan mengingat kembali kondisi sektor kepabeanan pada masa lalu yang dinilainya sangat buruk hingga pemerintah saat itu memilih menyerahkan sebagian pengelolaan kepada pihak swasta demi meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Presiden, jika kebocoran senilai USD908 miliar tersebut dapat dicegah sejak awal, Indonesia memiliki ruang fiskal yang jauh lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan rakyat.
“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Prabowo.
Discussion about this post