MASAKINI.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari jumlah dapur yang beroperasi hingga penataan ulang penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efisien.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program MBG tanpa mengurangi tujuan utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami fokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara saat ini, tetapi tanpa mengubah target pemberian gizi kepada masyarakat,” kata Nanik, mengutip infopublik.id, Selasa (9/6/2026).
Sebagai langkah awal, BGN akan memberlakukan moratorium sementara untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur MBG di berbagai daerah. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan kapasitas dapur sejalan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Menurut Nanik, pemerintah ingin memastikan dapur yang beroperasi benar-benar dibutuhkan dan tidak memiliki kapasitas yang berlebihan.
“Kita tata apakah dapur ini memang diperlukan untuk melayani penerima manfaat yang ada atau justru kapasitasnya berlebihan,” ujarnya.
Selain menata jumlah dapur, BGN juga akan melakukan verifikasi ulang terhadap penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Program ini akan kami fokuskan kembali kepada anak-anak dan kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi, sehingga bisa diketahui apakah seluruh penerima saat ini sudah tepat sasaran atau perlu dilakukan penyesuaian,” kata Nanik.
Ia menegaskan, perbaikan kualitas pelaksanaan program menjadi prioritas utama pada 2026. Pemerintah tidak hanya mengejar perluasan jumlah penerima, tetapi juga memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa fokus tahun 2026 bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Karena itu seluruh dapur yang ada akan dievaluasi apakah sudah sesuai petunjuk teknis atau belum,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, dan mitra pembangunan lainnya.
Menurut Nanik, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, maupun investasi daerah akan menjadi alternatif untuk mempercepat pemerataan layanan MBG di wilayah yang belum terjangkau.
“Untuk daerah yang belum terjangkau investor, kami akan membangun kerja sama melalui CSR BUMN, hibah, maupun dukungan perusahaan yang berinvestasi di wilayah tersebut,” katanya.
Discussion about this post