MASAKINI.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026. Kondisi tersebut berisiko memicu kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tekanan terhadap inflasi daerah.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
“Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah,” kata Faisal, mengutip infopublik.id, Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut diperkirakan menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.
Faisal menjelaskan El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan, namun berbeda dengan musim kemarau yang merupakan siklus tahunan.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.
BMKG memperkirakan El Nino berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan. Wilayah yang berpotensi menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah tersebut diprakirakan berada di bawah kondisi normal.
Menurut Faisal, dampak El Nino tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko karhutla, menurunnya kualitas udara, serta meningkatnya kasus penyakit akibat paparan suhu panas seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan heatstroke.
Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan potensi terganggunya pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga ancaman gagal panen akibat defisit air. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyesuaikan pola tanam, mengoptimalkan sistem irigasi, serta memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
BMKG juga mengingatkan Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik iklim berbeda sehingga strategi mitigasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah daerah diimbau aktif memanfaatkan informasi dan peringatan dini BMKG serta berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis di wilayah masing-masing.
Selain itu, BMKG merekomendasikan peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla di wilayah rawan, pengendalian emisi di kawasan perkotaan, penguatan layanan kesehatan menghadapi potensi peningkatan kasus ISPA dan heatstroke, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketahanan pangan, energi, dan stabilitas ekonomi daerah.
Faisal menegaskan BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Discussion about this post