MASAKINI.CO – DPRK Banda Aceh mendorong pembentukan Komite Penanggulangan AIDS sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengatakan penanganan HIV/AIDS tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar upaya pencegahan dan pengendalian berjalan lebih efektif.
“ Saya mendorong agar segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS. Nanti persoalan ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki melalui kolaborasi bersama,” kata Irwansyah, Selasa (28/7/2026).
Menurut Irwansyah, pembentukan komite tersebut diperlukan untuk menyatukan langkah berbagai instansi, lembaga, serta masyarakat dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS yang masih menjadi perhatian di Banda Aceh.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang diterima DPRK Banda Aceh, terdapat 918 kasus HIV/AIDS yang tercatat sejak 2008. Bahkan, pada 2026 ditemukan 43 kasus baru di Kota Banda Aceh.
Melihat kondisi tersebut, Irwansyah menyatakan DPRK Banda Aceh siap memberikan dukungan, baik melalui kebijakan maupun penganggaran untuk mendukung program pencegahan, edukasi, dan skrining HIV/AIDS.
Selain itu, ia juga mendorong agar instansi pemerintah maupun perusahaan di Banda Aceh ikut mengambil peran melalui kegiatan skrining internal bagi pegawai dan lingkungan masing-masing.
Irwansyah mengatakan DPRK Banda Aceh akan memfasilitasi pertemuan bersama berbagai lembaga dan perusahaan agar memiliki komitmen yang sama dalam menangani persoalan HIV/AIDS.
“Kita perlu duduk bersama, karena persoalan ini membutuhkan kepedulian semua pihak. Tidak bisa hanya pemerintah atau dinas kesehatan saja yang bekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad, menilai peningkatan kasus HIV/AIDS harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, penemuan 43 kasus baru sepanjang 2026 menunjukkan perlunya langkah yang lebih terkoordinasi.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh sebelumnya memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program. Karena itu, ia mendukung adanya wadah khusus yang dapat memperkuat kembali upaya penanganan HIV/AIDS.
Menurut Musriadi, pengendalian HIV/AIDS maupun penyakit menular lainnya seperti TBC membutuhkan kerja sama banyak pihak agar pencegahan, pemeriksaan, hingga pengobatan dapat berjalan lebih optimal.
Discussion about this post