Pakar Soroti Pengetahuan soal Bencana Belum Berubah Menjadi Aksi

MASAKINI.CO – Pengetahuan untuk menghadapi perubahan iklim, risiko bencana, dan ancaman kesehatan sebenarnya sudah banyak tersedia.

Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi tindakan karena masih terbentur sekat antarsektor, tata kelola, pendanaan, hingga keterbatasan masyarakat dalam mengambil keputusan.

Persoalan itu mengemuka dalam sesi kedua Konferensi Internasional ke-16 Integrated Disaster Risk Management (IDRiM) 2026 bertajuk Urban Climate Resilience and Adaptation Under Compound Risks di Bali, 5–9 September 2026.

Profesor Disaster and Development dari Northumbria University, Inggris, Prof. Andrew Collins, mengatakan berbagai pengetahuan yang telah dikembangkan dari beragam bidang dan tingkatan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghadapi persoalan yang saling berkaitan.

“Dalam praktik sehari-hari, kita masih melihat berbagai hal berjalan secara terpisah. Padahal, kita sudah memiliki banyak pengetahuan, tetapi kekuatannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan,” kata Collins.

Menurutnya, persoalan tersebut terlihat mulai dari tingkat pemerintahan hingga masyarakat. Di tingkat pemerintahan, misalnya, pendekatan terpadu sering terbentur pembagian kewenangan antarlembaga.

Urusan adaptasi perubahan iklim dapat ditangani satu lembaga, sementara pengurangan risiko bencana berada di lembaga lainnya. Kondisi tersebut membuat penanganan persoalan yang saling berkaitan tidak selalu berjalan dalam satu kerangka.

“Secara akademik mungkin mudah untuk mengatakan bahwa semua hal ini saling berkaitan. Namun, ketika berbicara tentang menjalankan sebuah negara, persoalannya tidak sesederhana itu,” ujarnya.

Hambatan serupa juga muncul dalam pendanaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap sektor memiliki prioritas dan sistem kerja masing-masing, sementara penelitian lintas disiplin masih menghadapi sekat keilmuan.

Collins mencontohkan sektor kesehatan yang menurutnya tidak semestinya dipandang sebatas layanan medis. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, kesehatan juga berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial.

Tantangan bahkan lebih nyata di tingkat masyarakat. Menurut Collins, sejumlah komunitas telah mengetahui langkah yang diperlukan untuk hidup berkelanjutan dan mengurangi risiko, tetapi tidak selalu memiliki sumber daya atau ruang untuk menerapkannya.

Kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan investasi, serta persoalan kepemilikan lahan dapat membatasi kemampuan masyarakat menjalankan solusi yang sebenarnya telah mereka pahami.

“Ada masyarakat yang mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk hidup secara berkelanjutan dan menghindari penumpukan risiko, tetapi mereka justru tidak memiliki cukup ruang atau kekuatan untuk melakukannya,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar City and Regional Planning University of Stavanger, Norwegia, Prof. Ari Krisna Mawira Tarigan, menekankan pentingnya kapasitas adaptif dan adaptive governance dalam menerapkan Nature-based Solutions(NBS).

Menurut Ari, keberhasilan solusi berbasis alam tidak hanya bergantung pada pendekatan yang digunakan, tetapi juga kemampuan tata kelola untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan ketidakpastian yang dihadapi.

“Solusi apa pun yang kita bawa tidak akan berjalan jika tata kelolanya sendiri tidak adaptif,” ujarnya.

Ari juga mengingatkan bahwa NBS tidak selalu menjadi solusi murah. Khususnya di perkotaan, penerapannya dapat membutuhkan proses uji coba, penyesuaian, pemeliharaan, hingga menghadapi kemungkinan kegagalan yang membutuhkan biaya.

“Kalau kita hanya melihat NBS sebagai solusi murah, mungkin itu bukan arah yang tepat,” katanya.

Di sisi lain, Ari melihat prinsip-prinsip NBS sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Sejumlah masyarakat telah lama mengembangkan cara beradaptasi dengan lingkungan berdasarkan pengetahuan lokal yang diwariskan antargenerasi.

Karena itu, tantangan saat ini bukan sekadar menemukan solusi baru, tetapi menghubungkan pengetahuan ilmiah, kebijakan, teknologi, dan pengalaman masyarakat dalam tata kelola yang mampu beradaptasi.

Di tengah risiko perubahan iklim dan bencana yang semakin kompleks, pengetahuan menjadi modal awal. Namun, pengetahuan tersebut baru akan berdampak jika dapat diterjemahkan menjadi tindakan dan masyarakat memiliki ruang untuk ikut menentukan serta menjalankannya.