MASAKINI.CO – Sekitar 14.000 desa di Indonesia belum memiliki taman kanak-kanak (TK). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya memperluas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mengejar pemerataan akses sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan ketimpangan akses PAUD masih terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah mendorong agar desa-desa yang belum memiliki TK dapat segera terjangkau fasilitas pendidikan anak usia dini.
“Masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Selain memperluas akses, Kemendikdasmen juga menjalankan program revitalisasi untuk memperbaiki fasilitas PAUD yang rusak. Pada 2026, program tersebut menargetkan 19.940 satuan pendidikan, terdiri atas 3.865 sekolah jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui Alokasi Biaya Tambahan (ABT).
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Gogot Suharwoto, menyebutkan hingga saat ini kerja sama telah dilakukan dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan total nilai bantuan mencapai Rp10,9 triliun.
Abdul Mu’ti menegaskan dana revitalisasi harus digunakan sesuai peruntukan, yakni untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Pengelola sekolah juga diminta menjaga transparansi dan integritas dalam penggunaan anggaran.
Ia mengatakan pelaksanaan revitalisasi diberikan fleksibilitas agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, penerima bantuan tetap wajib mematuhi ketentuan administrasi dan melaporkan secara transparan jika menghadapi kendala, termasuk akibat bencana alam.
Dukungan pemerintah juga diberikan kepada murid dan tenaga pendidik. Mulai 2026, murid TK yang memenuhi kriteria akan menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar.
Sementara itu, guru TK yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4/S1 difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan beasiswa Rp3 juta per semester. Program ini telah menjangkau 12.500 guru pada 2026.
Abdul Mu’ti mengingatkan perluasan fasilitas dan bantuan pendidikan harus diikuti penerapan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ia meminta pendidik mengutamakan metode belajar melalui bermain dan menghindari suasana belajar yang menekan anak.
“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” ujarnya.
Discussion about this post